Pemilu Mendatang, Saatnya Aceh Menata Ulang Dapil

Kawasan perkotaan akan terus berkembang, pusat ekonomi baru akan tumbuh dan distribusi penduduk akan terus berubah. Jika struktur representasi politik tetap statis, maka ketimpangan representasi akan semakin besar dari waktu ke waktu.

Karena itu, gagasan bahwa Aceh ke depan idealnya memiliki 12 dapil mulai terlihat masuk akal.

Penambahan jumlah dapil tidak berarti menambah jumlah kursi DPRA, melainkan mendistribusikan ulang wilayah representasi agar lebih seimbang dan efektif.

Baca juga: Spesifikasi Pipa Gas Power of Siberia 2 Milik Rusia-China, Panjangnya Tembus 2.600 Kilometer

Dalam skema tersebut, dua dapil besar “Aceh 1 dan Aceh 5” dapat dipecah menjadi empat dapil.

Hasilnya, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen menjadi lebih dekat, kompetisi politik lebih fokus dan isu-isu lokal lebih mudah diperjuangkan di tingkat legislatif.

Tentu saja penataan dapil tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.

Prinsip kesinambungan wilayah, kohesivitas sosial, integrasi budaya dan efektivitas pemerintahan tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Baca juga: VIDEO - TMMD Kodim 0104/Aceh Timur di Alue Canang Resmi Ditutup, Ini Hasil Sasaran

Penataan dapil juga harus berbasis data kependudukan yang akurat, bukan sekadar kompromi politik menjelang pemilu.

Namun satu hal yang perlu dipahami, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa lancar pemilu berlangsung, tetapi juga dari seberapa adil sistem politik menghitung dan mewakili suara rakyat.

Dan dalam konteks Aceh hari ini, pertanyaan tentang keadilan representasi itu mulai menemukan momentumnya.(*)

*) PENULIS adalah Ketua Divisi Perencanaan dan Data KIP Kota Banda Aceh.

KUPI Beungoh adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
BACA artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI