Di Antara Mimpi Allende dan Keteguhan Castro, Kemana Arah Perubahan Indonesia?

Oleh: Tarmizi *)

INDONESIA kini berada di persimpangan sejarah yang menarik.

Di bawah pemerintahan baru, publik disuguhi sejumlah program ambisius: Koperasi Merah Putih untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemenuhan hak dasar warga negara, Danantara sebagai pengelola kekayaan bangsa, hingga Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural.

Di permukaan, semua ini tampak sebagai cetak biru yang menjanjikan. Gagasan dasarnya sejalan dengan cita-cita keadilan sosial: memutus rantai penindasan ekonomi, mendistribusikan kembali kekayaan negara, dan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. 

Namun, ketika menelusuri pelajaran sejarah bangsa-bangsa lain serta pemikiran para tokoh pembebasan seperti Paulo Freire, Hasan Hanafi, hingga Karl Marx, muncul satu pertanyaan penting: apakah niat baik ini cukup kuat menembus tembok kekuasaan lama, atau justru hanya akan mengulang sejarah? Pelajaran paling tajam datang dari Amerika Latin.

Salvador Allende, Presiden Chili pada 1970–1973, pernah menempuh jalan serupa: menasionalisasi kekayaan alam, mereformasi kepemilikan tanah, dan menyediakan layanan sosial gratis melalui jalur demokrasi dan konstitusi.  Niatnya mulia, programnya progresif. Namun akhirnya ia tumbang melalui kudeta, sementara kekuasaan kembali ke tangan elite lama.

Mengapa itu terjadi?

Setidaknya ada lima penyakit kronis yang juga berpotensi mengancam Indonesia saat ini: terbukanya ruang bagi para penindas lama untuk tetap bercokol, mentalitas birokrasi yang belum berubah, pengelolaan anggaran yang belum transparan, tekanan geopolitik global, serta ketidakpastian ekonomi dunia.

Di sisi lain, ada kisah Fidel Castro di Kuba. Castro juga merebut kembali kekayaan bangsa dari cengkeraman asing dan elite domestik. Bedanya, ia mampu bertahan puluhan tahun meski berada di bawah tekanan internasional. Kuncinya bukan semata revolusi ekonomi, melainkan revolusi kesadaran.

Castro memahami bahwa kekuasaan baru tidak akan bertahan jika dibangun di atas pola pikir lama. Karena itu, ia berupaya mengubah cara rakyat memandang dunia, memahami hak-hak mereka, serta menyadari siapa yang menjadi sumber penindasan. Di sinilah letak perbedaan nasib dua bangsa tersebut.

Baca juga: Pendam IM Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas dan Kondusifitas di Aceh

Baca juga: Ketua Banleg DPRA Irfansyah Usul Libur Iduladha Ditambah Hingga Hari Tasyrik

Merujuk pada pemikiran Paulo Freire, pendidikan menjadi kunci utama. Selama ini, masyarakat terbiasa dengan apa yang ia sebut sebagai “pendidikan bank”: rakyat dididik untuk pasrah, menerima keadaan, menghafal tanpa memahami, serta menganggap kemiskinan dan ketertindasan sebagai takdir yang tidak boleh dilawan.

Pandangan seperti ini diperkuat oleh tafsir keagamaan yang menanamkan budaya diam dan tunduk mutlak kepada kekuasaan. Pemikir Islam Hasan Hanafi menyebut fenomena ini sebagai “Islam Kanan” — agama yang dipelintir untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, bukan membebaskan kaum lemah.

Di titik inilah letak bahaya terbesar bagi berbagai program unggulan pemerintah saat ini.

Pertama, program seperti Danantara dan Koperasi Merah Putih memang memiliki potensi besar menjadi alat pembebasan ekonomi. Namun, keduanya juga berisiko berubah menjadi “kerajaan elite” versi baru apabila dikelola secara tertutup, dikuasai segelintir kelompok, dan minim pengawasan publik. Sejarah menunjukkan bahwa kekayaan negara yang besar tanpa kontrol rakyat hanya akan melahirkan kelas penguasa baru.

Kedua, program MBG dan berbagai bantuan sosial dapat menjadi bukti nyata kehadiran negara. Namun, ia juga bisa berubah menjadi alat penjinakan masyarakat.

Freire mengingatkan bahwa bantuan yang hanya mengenyangkan perut tetapi membiarkan pola pikir tetap pasrah, pada akhirnya hanya akan menciptakan tenaga kerja yang sehat, kuat, murah, dan patuh — tanpa keberanian untuk bertanya ataupun mengkritik. Kondisi semacam ini justru menguntungkan sistem kapitalisme: rakyat boleh sedikit makmur, tetapi tidak memiliki daya kuasa.

Ketiga, tantangan geopolitik dan budaya korupsi menjadi tembok yang tidak mudah ditembus.  Sejarah negara-negara seperti Irak, Libya, maupun Iran menunjukkan bahwa dunia internasional tidak bergerak atas dasar keadilan, melainkan kepentingan. Kekuatan besar tidak akan tinggal diam melihat sebuah negara berusaha keluar dari ketergantungan ekonomi dan politik.

Baca juga: VIDEO - Korea Selatan Pertimbangkan Tangkap Netanyahu usai Insiden Flotilla Gaza

Baca juga: VIDEO - Tinggal Hitung Jam Ijab Kabul, Oknum Anggota Densus 88 Mendadak Batalkan Pernikahan

Kekuasaan Milik Rakyat

Di dalam negeri, persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga masih mengakar kuat. Banyak pelaksana program yang masih bermental “pengabdi kekuasaan”, bukan “pelayan rakyat”. 

Lalu, di manakah harapan itu berada?

Jawabannya terletak pada Sekolah Rakyat dan transformasi pendidikan nasional. Program ini tidak boleh dipahami sekadar sebagai penyedia beasiswa atau asrama gratis. Lebih dari itu, ia merupakan ujian sejarah bagi masa depan bangsa.

Jika Sekolah Rakyat dan sistem pendidikan nasional hanya mengajarkan keterampilan teknis dan kepatuhan semata, maka Indonesia sesungguhnya sedang mengulang kisah Allende: mimpi besar yang perlahan dibajak oleh kekuatan lama.

Namun, apabila ruang-ruang pendidikan diisi dengan keberanian berpikir kritis, pemahaman tentang hak-hak warga negara, semangat keadilan sosial yang berpihak kepada kaum lemah, serta kesadaran sejarah perjuangan bangsa, maka Indonesia sedang menapaki jalan keteguhan seperti Kuba.

Pemerintah mungkin telah menyediakan “alat”: kedaulatan ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, dan jaminan sosial. Akan tetapi, “nyawa” dari semua itu hanya dapat lahir melalui perubahan kesadaran kolektif.

Tanpa rakyat yang sadar, kritis, dan berani mengawasi kekuasaan, sehebat apa pun konsep pembangunan yang ditawarkan, semuanya hanya akan menjadi bungkus baru bagi sistem lama.

Indonesia tidak ingin menjadi Chili yang jatuh. Namun Indonesia juga tidak ingin menjadi negara kaya dengan rakyat yang tidak memiliki kuasa atas nasibnya sendiri. Yang ingin diwujudkan adalah Indonesia yang mandiri, adil, dan beradab. Dan itu hanya mungkin tercapai apabila perubahan ekonomi berjalan seiring dengan perubahan cara berpikir masyarakat.

Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang paling abadi bukanlah milik raja atau presiden, melainkan milik rakyat yang sadar akan kekuatannya sendiri.

Catatan Penulis: Artikel ini disusun sebagai sintesis pemikiran kritis dan pelajaran sejarah, serta dimaksudkan sebagai bahan refleksi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas agar perubahan tidak hanya melahirkan program, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat.

(*) PENULIS adalah Mantan Aktivis 98 dan Pembina Aceh Institut *)

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Baca juga: VIDEO - 9 WNI Korban Penahanan Israel Pulang dengan Trauma, Ada yang Dipukul dan Disetrum

Baca juga: Gawat, Dalam Sehari Harga Sawit di Aceh Jaya Anjlok Hingga 600 Rupiah Per Kilogram