Gas Blok Andaman: Sejarah tak Boleh Terulang Lagi

Di Indonesia, model manajemen energi yang terlalu terpusat tidak hanya terlihat dalam migas, tetapi juga dalam ketenagalistrikan, di mana investasi besar habis untuk membangun jaringan jarak jauh, sementara pembangkit skala daerah kurang mendapat perhatian.

Di sisi internasional, daerah dengan status khusus dan kekayaan alam serupa, seperti Timor Leste yang mengelola ladang gas Timor Sea atau Skotlandia dalam urusan minyak Laut Utara, menunjukkan hal yang sama: ketika sumber daya dikelola tanpa melibatkan daerah asal dan hanya difokuskan untuk dikirim keluar, ia menjadi pemicu ketidakpercayaan dan ketidakstabilan.

Sebaliknya, ketika ada mekanisme bagi hasil yang jelas dan hak partisipasi yang dijamin, kekayaan alam justru menjadi pondasi kemandirian ekonomi.

Laporan International Energy Agency menegaskan: proyek migas yang mengabaikan kepentingan daerah asal memiliki risiko keterlambatan hingga 40 persen lebih tinggi akibat hambatan sosial dan politik. Bahkan minat konsorsium Jepang JAPEX dan JOGMEC yang kini memasuki tahap akhir penawaran, sebagaimana diberitakan Nikkei Asia, tidak akan menjamin stabilitas jika landasan keadilan dan efisiensi sistem tidak dibangun sejak awal.

Pola ini mirip pula dengan apa yang dialami sejumlah daerah lain di Indonesia: Papua, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi Tenggara. Sama seperti pengalaman distribusi listrik yang sering gagal memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil, di wilayah ini aliran kekayaan tidak sejalan dengan laju kesejahteraan. Apakah Andaman harus mengikuti jalur yang sama?

Harapan dan Solusi Realistis

Bagi rakyat Aceh, Blok Andaman adalah ujian kesungguhan janji damai. Mereka tidak menolak kontribusi bagi negara, tetapi menolak menjadi korban pola sentralistik yang terbukti gagal memberikan keadilan sekaligus menimbulkan risiko teknis dan ekonomi.

Baca juga: VIDEO - Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah, Audit Internal Masih Berjalan

Baca juga: VIDEO - Hari Kedua Pencarian Pendaki Asal Aceh Utara yang Hilang di Gunung Seulawah Agam

Solusi yang realistis tidak harus memilih salah satu pihak, melainkan memperbaiki model agar lebih efisien dan inklusif:

Pertama, tunda sementara persetujuan rencana pengembangan guna melakukan kajian ulang independen yang melibatkan pakar daerah, nasional, dan internasional—termasuk mengukur risiko teknis dan biaya jangka panjang dari pendekatan sentralistik.

Kedua, tetapkan porsi minimal 30–40 persen cadangan gas untuk diolah di darat guna membangun industri hilirisasi dan pembangkit listrik lokal, sesuai data kelayakan ekonomi Wood Mackenzie, sekaligus mengurangi beban dan risiko sistem transmisi jarak jauh.

Ketiga, pastikan revisi UU Pemerintahan Aceh justru mempertegas mekanisme bagi hasil yang transparan, bukan mempersempit ruang kewenangan daerah agar tidak mengulangi kegagalan manajemen energi di masa lalu.

Blok Andaman memiliki potensi menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang inklusif. Jika dikelola dengan cara yang mempertimbangkan keadilan sekaligus efisiensi sistem--berbeda dengan pola sentralistik yang terbukti berisiko--ia tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, melainkan juga menjadi perekat persatuan yang kokoh, membuktikan bahwa Indonesia mampu menghormati sejarah sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh anak bangsa.(*)

*) PENULIS adalah mantan aktivis 98 dan Anggota Dewan Pembina The Aceh Institut.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.