Jalan Singkil–Kuala Baru yang Belum Benar-Benar Tembus

Daerah-daerah pesisir kerap menghadapi persoalan yang sama. Ruas jalan lambat dibangun, biaya logistik tinggi, dan perhatian pembangunan sering kali datang belakangan.

Kondisi tersebut juga terasa di Aceh Singkil. Secara politik, daerah ini memiliki daya tawar yang relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Aceh. Akibatnya, berbagai kebutuhan pembangunan sering kali bergerak lebih lambat daripada harapan masyarakat.

Padahal, jalan Singkil–Kayu Menang–Kuala Baru hingga Buluhseuma bukan sekadar jalur transportasi. Jalan itu adalah penghubung pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, dan mobilitas sosial masyarakat.

Ketika akses jalan buruk, distribusi hasil pertanian dan perikanan otomatis jadi terganggu. Biaya transportasi meningkat. Akses pelayanan kesehatan melambat. Bahkan, kesempatan pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.

Oleh karena itu, pembangunan jalan ini semestinya tidak dipandang sebagai proyek fisik tahunan semata, melainkan investasi sosial jangka panjang yang menentukan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Ironisnya, pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil sering terjebak dalam persoalan kewenangan. Ketika jalan berstatus milik provinsi, pemerintah kabupaten memiliki ruang intervensi yang terbatas. Sebaliknya, pemerintah provinsi menghadapi keterbatasan anggaran dan banyaknya prioritas pembangunan di daerah lain.

Akibatnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensinya. Padahal, paradigma pembangunan modern menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat sipil seharusnya dapat duduk bersama mencari solusi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Politik infrastruktur yang keliru Persoalan lain yang tak kalah penting adalah masih kuatnya orientasi pembangunan yang berjangka pendek.

Tidak jarang pembangunan infrastruktur memperoleh perhatian besar menjelang momentum politik, tetapi kehilangan prioritas setelah pesta demokrasi usai.

Akibatnya, jalan dibangun sekadar untuk menunjukkan bahwa proyek telah terlaksana, bukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya.

Ketika pengawasan lemah dan pemeliharaan tidak menjadi prioritas, kerusakan jalan hanya tinggal menunggu waktu.

Siklus pembangunan pun berulang: diperbaiki, rusak, diperbaiki lagi, lalu rusak kembali.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya kemauan politik untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas.

Dalih minimnya anggaran memang kerap terdengar logis. Namun, pembiayaan pembangunan tidak harus bertumpu sepenuhnya pada APBD. Pemerintah dapat membangun skema kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), kemitraan pembangunan kawasan, maupun partisipasi dunia usaha.

Aceh Singkil memiliki sejumlah perusahaan perkebunan dan sektor usaha lain yang berpotensi dilibatkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan pesisir. Potensi tersebut semestinya dapat dioptimalkan demi kepentingan masyarakat luas.