Butuh Penataan Ulang Program MBG Demi Kualitas Pendidikan Nasional

Tentunya sistem semacam ini bukan hal yang mudah dengan melihat jangka waktu yang sudah dilalui oleh beberapa negara, butuh waktu dan sistem yang matang untuk membangun sistem yang efektif dan efisien.

Indonesia sendiri resmi menerapkan MBG pertama kali di tahun 2025 dengan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp71 trilliun dalam setahun untuk 19 juta anak penerima manfaat.

Setahun kemudian atau pada, tahun 2026,  anggarannya meledak 371 persen menjadi Rp335 triliun dalam satu tahun dengan targetnya untuk 82,9 juta penerima manfaat mencakup siswa, balita hingga ibu hamil. 

Kalau dipecah lagi anggaran ini dikeluarkan hampir 1 trilliun rupiah setiap harinya. 

Angka yang sangat besar untuk tujuan mulia ini tentu harus dijalankan dengan dasar dan moralitas yang baik. 

Sumber dananya juga menjadi perdebatan panas di ruang public.

Banyaknya asumsi yang berkembang di masayarakat jika anggaran MBG ini diambil dari dana pendidikan, tepatnya sebesar Rp223,5 triliun ini yang membuat terjadinya pro dan kontra apakah ini memotong dana yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan atau dana investasi ? 

Kebijakan ini menjadi dilema ketika ada risiko defisit dan utang membengkak.

Tapi disisi yang lain, tujuannya cukup mulia dalam menciptakan generasi Indonesia Emas yang bebas stunting. 

Intinya pemerintah bertaruh besar antara perbaikan gizi dan kesehatan anak sebagai fondasi masa depan bangsa dengan risiko jangka pendek yaitu masalah fiskal yang kurang baik.

Memahami besarnya anggaran alokasi program MBG dengan kontradiksi antara konsep dan ide dengan aktualisasi di lapangan, maka perlu menjadi perhatian penting dari pemerintah dan kepala BGN untuk menata ulang pelaksanaan MBG sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. 

Belum lagi dengan adanya pro dan kontra di ruang publik soal menurunnya kualitas pendidikan disebabkan alokasi dana yang diambil dari dana pendidikan yang seharusnya bisa untuk merenovasi sekolah, beasiswa anak, pengadaan komputer, fasilitas dan ruang belajar yang memadai, hingga gaji guru yang masih minim. 

Maka perlu ada tranformasi dan penataan ulang kembali agar program MBG ini tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kualitas Menu MBG

Banyaknya kasus keracunan, makanan basi hingga kualitas makanan yang dibawah standar menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. 

Belum lagi pembangunan dapur SPPG yang membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga menyebabkan fokus dalam pengadaan kualitas MBG ini jauh dari kata layak.