Bersinergi Membangun Aceh Mandiri

Oleh: Dr. Ainal Mardhiah, S Ag, M.Ag

Jika melihat Aceh di masa lalu, Aceh dengan serambi Mekah, Aceh dengan Syari"at Islam, Aceh sebagai daerah modal, Aceh dengan kepahlawannya, Aceh dengan Sumber Daya Alam yang melimpah, dengan izin Allah, sungguh ini bukan hal yang mustahil  untuk Aceh bisa Mandiri.  Bersatulah, bersinergi membangun Aceh Mandiri.  

Berhentilah hanya berfikir untuk diri dan kelompok sendiri. Mulailah merajut ukhuwah, bersinergi memikirkan rakyat, untuk Aceh Kuat, Mandiri dan Sejahtera. 

Makna Bersinergi

Bersinergitas adalah kegiatan atau operasi gabungan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya secara terpisah.

Sinergitas melibatkan kerjasama, saling melengkapi, menghargai perbedaan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, dengan tujuan menciptakan keluaran yang unggul dan bermanfaat. 

Pentingnya Rakyat Aceh Mandiri

Sangat penting membangun kemandirian rakyat untuk ketahanan sosial, percepatan pembangunan, dan politik  bersih.

Dengan kemandirian dapat menciptakan masyarakat yang mampu mengatasi krisis, berkontribusi aktif dalam kemajuan, dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. 

Kemandirian juga mewujudkan inovasi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong kemajuan dan kemakmuran nasional. 

Dengan kemandirian, rakyat akan lebih tangguh menghadapi krisis, tidak mudah terpecah, dan cenderung loyal serta aktif menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan kemandirian, rakyat akan terlibat aktif sebagai mitra pembangunan menciptakan proses yang lebih efektif, tidak hanya sebagai penerima manfaat. 

Dengan kemandirian  memungkinkan daerah mengelola sumber daya secara optimal tanpa bergantung pada pihak luar. Masyarakat yang mandiri dapat menghasilkan solusi-solusi kreatif dan aplikatif dari dalam komunitasnya sendiri untuk berbagai tantangan.

Kemandirian mendorong individu dan masyarakat untuk memiliki kualitas SDM yang kompetitif dan produktif. Kemandirian ekonomi menciptakan masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya, sehingga berkontribusi pada kemakmuran dan keadilan sosial secara keseluruhan. 

Kemandirian rakyat akan mendorong rakyat melakukan kegiatan positif, lebih sehat dan minim kriminalitas, karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, minimal kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan dan minuman), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Selain ketiga hal utama tersebut, dalam konteks yang lebih luas, kebutuhan pokok juga mencakup barang-barang penting seperti sembako (beras, gula, minyak goreng) dan hal-hal lain yang esensial seperti kebersihan, kesehatan, serta pendidikan. 

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa sangat penting bagi pemerintah, mempersiapkan rakyat Aceh  untuk mandiri. Ditengah kondisi kemiskinan rakyat Aceh  sebanyak 2,260 pada Maret 2024, 1,953 pada September 2024 (mengutip data di acehprov.go.id  tanggal 6 oktober 2025).

Makna Aceh Madiri

Aceh Mandiri adalah kemandirian provinsi Aceh, yang merujuk pada kemampuan dan otonomi daerah dalam mengelola urusan dan sumber dayanya sendiri.

Istilah "Aceh Mandiri" secara konseptual merujuk pada kemandirian yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Kemandirian ini mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. 

Indikator Aceh Mandiri

Indikator daerah mandiri mencakup berbagai aspek pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi termasuk ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), kondisi sosial-ekonomi (pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi lokal, dan kualitas hidup), penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik dan administrasi yang baik), serta kondisi lingkungan (konservasi alam dan keberlanjutan). 

Mengutip dari beberapa sumber, berikut ini adalah beberapa indikator kunci kemandirian sebuah daerah.

• Pertama, Mandiri Dalam Pelayanan Dasar dan Infrastruktur. Ini dapat dilihat kemandirian dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial,  ketersediaan akses ke fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial yang berkualitas. Mandiri dalam pengadaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Mandiri Aksesibilitas dan Transportasi dalam bentuk Kemudahan akses transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan memungkinkan pemasaran produk lokal. 
• Kedua, Mandiri dalam urusan sosial ekonomi dan  pemberdayaan. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari sektor ekonomi yang kuat dan beragam, seperti pertanian, industri kecil, dan perdagangan yang menguntungkan masyarakat. Selain itu adanya program pemberdayaan ekonomi, yang mengembangkan potensi lokal setiap daerah, setiap desa, dan mendorong kewirausahaan,  memberikan pelatihan keterampilan bagi warga desa, sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik dan kesejahteraannya meningkat. 

• Ketiga, Mandiri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Ini dapat dilihat dari Mandiri  Pelayanan Publik dan Administrasi  yaitu Pemerintahan  yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dan administrasi yang baik kepada warganya. Pemerataan Pembangunan yaitu Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa secara merata, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Bersinergi Membangun Aceh Mandiri

Sinergitas dapat dibangun melaui kerjasama dengan berbagai pihak. Sinergitas dapat dilakukan dengan cara setiap diri masyarakat Aceh melakukan tugas masing-masing dengan terbaik.

Sinergitas dapat dibangun dengan cara setiap lembaga yang ada di Aceh melakukan tugasnya yang terbaik, saling peduli, saling melengkapi, dan saling membantu. Sinergitas dapat di bangun dengan kolaborasi antara pemerintah ditingkat daerah/provinsi, dinas-dinas dilingkungan pemerintah daerah/provinsi, pihak swasta,  pengusaha, para ahli, lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi, Ulama, LSM, Kepala desa, masyarakat dan berbagai organisasi lainnya. Kolaborasi demi kepentingan rakyat.  

Rakyat sejahtera, menjadi prestasi dan ladang rezeki bagi pejabat, kelompok, organisasi atau apapun bentuk lembaga yang terlibat dalam proses sinergitas membangun Aceh Mandiri.

Adapun langkah-langkah yang mungkin dapat ditempuh menurut pemikiran saya adalah sebagai berikut ini:

• Pertama, Pemerintah hendaknya hadir bersama rakyat (jangan duduk di kantor), untuk menghimbau, memberi motivasi, penyuluhan, berbagai pelatihan melalui dinas terkait.
• Kedua, Pemerintah melalui dinas terkait, memberikan penyuluhan kepada rakyat, agar memulai usaha dengan modal apa yang ada, dengan potensi yang ada di daerah masing-masing, di desa masing-masing, di diri masing-masing. Atau sesuai hobi dan kesenangan masing-masing yang mudah. "jangan berhutang", apalagi "cet langet", alias membuat rencana yang tak mungkin dilaksanakan, tak mungkin diwujudkan.
• Ketiga, Pemerintah melalui dinas terkait, membersamai rakyat dalam memulai dan membangun usaha yang diminati oleh rakyat. Jangan lagi terulang kisah, pemerintah hanya hadir ketika memungut pajak, setelah usaha rakyat sukses, setelah itu rakyat ditinggalkan dalam keadaan mati segan hidup tak mau.
• Keempat,  Hendaknya  pemerintah secara resmi melibatkan rakyat Aceh dalam mengelola, mengolah Sumber Daya Alam yang ada di masing-masing daerah, agar rakyat Aceh yang mengelola, dan mengolah SDA sendiri tidak digolongkan dalam golongan yang "iligel".  Sementara orang luar aceh yang datang ke Aceh untuk mengolah, mengelola SDA Aceh diberikan izin dan mereka disebut "legel (dengan izin pemerintah)" hasilnya kita baca di berita, hasil alam Aceh dibawa ke luar Aceh, secara terang- terangan, atau sembunyi-sembunyi. 

Sedih mendengarnya, sementara rakyat Aceh sendiri dalam kesulitan ekonomi, dalam kesusahan. Kejadian seperti ini berulang kali terjadi, dan menjadi luka yang mendalam bagi Rakyat Aceh. (Baca opini serambi Indonesia "Berganti Pemimpin Rakyat Tetap Miskin"

Aceh punya banyak SDA yang berlimpah, hanya sebagian kecil rakyat Aceh yang bisa menikmatinya, hanya mereka yang punya jabatan, kekuasaan dan orang-orang yang punya kedekatan dan kekerabatan dengan penguasa.

Sementara rakyat biasa, terus menerus dalam kemiskinan, rakyat terus menerus kesusahan, sebagiannya dalam kelaparan. Keadaan ini yang membuat kecemburuan bagi rakyat Aceh. 

(Baca opini serambi "buya krueng te doeng-doeng, buya tameng meraseki"). Dalam jangka panjang, keadaan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, akan menimbulkan kriminal, disebabkan rakyat kelaparan, anak istri, keluarga butuh makan, butuh biaya hidup.  

• Ketiga; Para ulama, cendikia, pemerintah memberikan pencerahan dalam berbagai bentuk, diberbagai kesempatan agar rakyat Aceh saling membantu, dan saling mendukung, saling peduli dan saling berempati dalam membangun Aceh Mandiri.
• Keempat; kepada setiap diri rakyat Aceh, dalam berbagai ceramah di mesjid-mesjid pada waktu shalat lima waktu, shalat jum'at, atau di berbagai kegiatan disampaikan tentang upaya-upaya menghilangkan perasaan iri dan ku'eh terhadap keberhasilan orang lain, menjadi saling mendukung sebagai komitmen ukhuwah Islamiyah. Karena ku'eh dan iri menjadi penyebab kehancuran sebuah bangsa.
• Kelima, Pemerintah hendaknya bersikap adil dan tidak pilih kasih membantu rakyat, dalam berbagai bentuk bantuan dan pelayanan.
• Keenam, Pemerintah hendaknya melantik kepala dinas, pejabat dilingkungan dinas, yang kompeten dalam bidang terkait. Bagaimana melihat kompetensinya; dengan melakukan seleksi administrasi (seperti; Ijazah, sertifikat-sertifikat, SK pelatihan, riwayat pengalaman kerja dalam bidang terkait dan lainnnya) dan tes kompetensi sesuai dengan dinas penempatan masing-masing. Selain mendapatkan orang yang ahli dalam bidangnya, sekaligus menghilangkan rasa iri hati bagi yang tidak mendapat jabatan, yang bisa merusak kelancaran program-program pemerintahan, dan hal-hal lain yang menyangkut pelanggaran hukum.  Lebih jauh lagi, hal ini sangat penting menjadi perhatian, karena Rasulullah pernah mengingatkan,

“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).

Lihatlah wasiat Rasulullah SAW dalan Hadits tersebut. Sungguh, bagi seorang muslim, ini adalah  wasiat yang harus diperhatikan dengan baik dan benar. Dengan cara ini akan lebih adil, tidak ada alasan bagi orang yg tidak lulus seleksi untuk iri, untuk ku'eh, sampai harus pergi ke dukun untuk minta tolong menghancurkan saingannya. Memilih orang berilmu Ini penting menjadi perhatian bagi setiap muslim. Sebelum datangnya kehancuran bagi diri dan orang lain.  

• Ketujuh; Pemerintah melalui dinas terkait, membekali rakyat dengan berbagai ketrampilan dan skiil, yang mereka minati atau yang menjadi potensi usaha bagi masing-masing orang di  masing-masing daerah.
• Kedelapan; Pemerintah memberi modal usaha kepada rakyat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan usahanya dalam mengolah dan mengelola sumber Daya Alam yang ada.   Pemerintah hadir untuk membantu rakyat membangun usaha, sesuai dengan potensi orang atau potensi daerah yang ada.
• Kesembilan, Pemerintah melalui dinas terkait memantau semua usaha rakyat dalam berbagai bidang, seperti peternakan, pertanian, perkebunan, dan lainnya untuk  dilakukan evaluasi dan bantuan yang dubutuhkan, agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat Aceh, dan ekspor keluar daerah atau ke luar negeri.
• Kesepuluh,  Pemerintah membuat aturan bagi rakyat Aceh, untuk mengutamakan penggunaan produk orang Aceh atau hasil alam sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, sebelum produk luar daerah dan luar negeri.
• Kesebelas, Pemerintah melalui dinas terkait mempersiapkan program eksport hasil kekayaaan Aceh, hasil usaha, produk-produk, dengan prosedur yang mudah, jelas, terukur dan transparan. Hasil alam yang ada, hasil usaha, produk-produk di kemas dengan cara modern dan menarik, lalu di eksport ke berbagai negara, melalui berbagai kerjasa sama yang dibuat oleh pemerintah.
• Keduabelas, pemerintah melalui dinas terkait, melakukan kerjasama dengan berbagai negara, dalam hal ekspor hasil olahan SDA aceh, ekspor barang-barang hasil usaha rakyat, sehingga Rakyat Aceh dibantu oleh pemerintah dapat mengekspor hasil alam Aceh, hasil usaha rakyat,  untuk kesejahteraan rakyat menuju Aceh Mandiri.
• Ketigabelas, memaksimalkan kinerja  dinas-dinas dilingkungan pemerintah Aceh.
• Keempatbelas, evaluasi kinerja dinas dilingkungan pemerintah Aceh, dengan indikator keberhasilannya dari kemanfaatannya terhadap rakyat dan peningkatan mutu pelayanan.

Sebagai contoh Dinas Kesehatan dilihat dari bagusnya pelayanan, pelayanan yang tidak pilih kasih, dengan sapa, dengan senyum, dengan hati yang bahagia menjalankan pilihan pekerjaan yang dipilih,  mengutamakan penanganan pasien dibanding urusan administrasi yang bisa diurus susulan sesudah pasien selesai ditangani kedaruratannya. Sehingga rakyat Aceh tidak berobat ke luar negeri. 

Dilihat dari kualitas tenaga medis, jangan seperti yang pernah saya lihat, seorang dokter sedang mengobati pasien harus buka buku kedokteran dan handphone untuk membaca nama obatnya, lalu ditulis di kertas resep untuk pasiennya. Bukankah sangat mengerikan jika demikian kwalitas tenaga medis, soalnya ini berkait dengan nyawa. 

Dilihat dari kesejahteraan tenaga medis, sehingga dengan keadaan sejahtera akan membuat mereka bahagia dalam melayani dan mengurus para pasien. Jika mereka tidak sejahtera tentunya akan berpengaruh terhadap kwalitas pelayanan yang bisa mereka berikan kepada masyarakat.

Intinya adalah pelayanan yang aman, nyaman, mudah,  menyenangkan, tidak pilih kasih, mengutamakan keselamatan dibandingkan administrasi, pelayanan. Ini harus menjadi ukuran bagi pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja dinas kesehatan.

Dinas Pendidikan dan Perguruan Tunggi dievaluasi kenerjanya dari penyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal, serta pengembangan sumber daya manusia untuk dapat mengisi berbagai posisi disetiap dinas dilingkungan Pemda Aceh.

Selain itu melahirkan SDM yang beriman (religius dan berakhlak mulia), berilmu (menguasai toeri dalam bidang masing-masing),  punya skiil untuk mencari uang dalam bidang masing-masing, menguasai IT agar tidak ketinggakan zaman. Ini harus menjadi ukuran bagi pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja dinas pendidikan dan Oerguruan Tunggi.

Jangan sibuk dengan perubahan kurikulum, pelatihan yang tak berdampak positif terhadap kompetensi guru (kompetensi profesional, pedagogig, sosial, kepribadian, dan akhlak) untuk mendidik anak didik cerdas spritual, cerdas intelektual, cerdas sosial, berakhlak baik dan mampu menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan dan perkembangan zaman.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; di evaluasi kenerjanya dari; Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata serta mengelola kekayaan budaya daerah untuk menambah pendapatan para pengusaha dalam budaya dan pariwisata Aceh, menambah pendapatan daerah dan menambah lowongan kerja bagi rakyat Aceh. 

Dinas Pertanian dan Perkebunan: 

Dilihat dari pengelolaan dan peningkatkan sektor pertanian, perkebunan untuk mandiri pangan. Jangan seperti yang kita lihat sekarang ini, beras harus diimpor dari luar negeri, padahal kita lihat sawah-sawah banyak, membentang luas, tapi Aceh kurang beras.

Sawah-sawah kering, kurang pengairan, padahal dinas pengairan ada diseluruh daerah, tapi air untuk sawah susah.  

Kebun luas, tapi masih banyak kebutuhan Aceh harus dikirem dari luar Aceh. Apakah dinas pertanian dan perkebunan, hanya fokus bekerja dikantor, tidak turun ke lapangan, ke desa-desa, ke pasar-pasar untuk melihat keadaan dan membantu rakyat menghadapi masalah yang mereka hadapi dalam bidang pertanian dan perkebunan untuk Aceh bisa mandirin pangan jangan hanya ketahanan pangan yang kesannya Aceh ini miskin, harus bertahan.

Padahal Aceh punya perkebunan dan pertanian yang luas, yang belum maksimal pengelolaan pemanfaatannya. Ini harus menjadi ukuran bagi pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja dinas pertanian dan perkebunan.

Dinas Lingkungan Hidup: 

Dilhat dari tanggup jawabnya atas pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup serta kehutanan. 

Dinas Sosial, dilihat kinerjanya dari kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. 

Dinas Perhubungan: dilihat kinerjanya dari penanganan urusan transportasi dan mobilitas penduduk, 

Dinas PU (Pekerjaan Umum), dilihat dari Luaran tugas dinas PU (Pekerjaan Umum) dilihat dari infrastruktur yang dibangun (seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan bangunan publik, perumahan, sumber daya air dan lainnya), yang berkualitas,  serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dilihat dari  Anak (DP3A); dilihat dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian; pemenuhan pelayanan teknologi informasi, komunikasi, serta persandian daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk: dilihat dari kuntitas dan kualitas penyaluran dan pemerataan kesempatan kerja bagi rakyat Aceh.  Sekaligus pembekalatan untuk menjaga mutu tenaga kerja yang akan terserap. Diberbagai lembaga pemerintahan dan swasta.  

Dinas Syariat Islam: dilihat kinerjanya dari pelaksanaan, dan kesadaran rakyat Aceh dalam menerapkan  syariat Islam di Aceh.

Dinas Pangan: dilihat dari ketahanan dan ketersediaan pangan masyarakat sehingga Aceh mandiri pangan.

Dinas Dayah, dilihat dari kinerjanya dalam mewujudkan pendidikan dayah atau pesantren  yang aman dari bulliyung, aman dari kekerasan fisik,  kekerasan seksual, menciptakan dayah pesantren yang mampu melahirkan para "Alim-ulama, penghafal Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab klasik dan modern, serta  menguasai teknologi sekaligus pengetahuan modern untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman, sekaligus meneruskan syari'at Islam di bumi Serambi Mekah yang kita cintai.

Ketika masing-masing diri masyarakat Aceh, masing-masing lembaga, pemimpin, dinas dilingkungan pemerintah Aceh, melakukan tugasnya dengan jujur, sesuai tupoksi masing-masing, dan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi diri, bagi lembaga, bagi orang banyak, tentunya Aceh Mandiri Akan terwujud.

Wallahu'alam, Moga Allah mudahkan dan bermanfaat.

*) PENULIS adalah Dosen Pendidikan Agama Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI