Ketika Roda Ekonomi Tak Benar-Benar Berputar

Oleh: Siti Arifa Diana

Ekonomi memang tampak bergerak, tapi tidak semua ikut di dalam putarannya. Ada yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalur atas, sementara yang lain tertinggal di tepi, menunggu roda itu benar-benar menyentuh tanah.

Di balik narasi kemajuan dan laporan pertumbuhan, pelaku UMKM masih berkutat dengan pasar yang sempit, akses modal yang kaku, dan kebijakan yang sering berhenti pada seremoni pemberdayaan.

Masalah yang mereka hadapi hampir seragam di seluruh wilayah: keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, akses terhadap modal produktif masih terbatas, dan struktur pasar cenderung oligopolistic -dikuasai oleh segelintir pemain besar yang mengendalikan rantai distribusi, harga, serta arah pasar.

Program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah maupun lembaga nonpemerintah sering berhenti di tahap pelatihan singkat tanpa pendampingan jangka panjang. Akibatnya, banyak pelaku UMKM berjalan di tempat, berproduksi tanpa arah, menjual tanpa strategi.

Masalah serupa juga tampak di tingkat nasional. Struktur pasar yang oligopolistik membuat harga bahan baku, distribusi, dan akses teknologi dikuasai oleh segelintir pemain besar. Akibatnya, UMKM sering terperangkap dalam rantai produksi bernilai rendah. Mereka bukan bagian dari pertumbuhan, tetapi hanya penonton dari kemajuan yang dijanjikan.

Jika menengok ke konteks Aceh, kesenjangan ini juga bersifat sosial-kultural. Banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh digitalisasi karena terbatasnya pendidikan, jaringan sosial, dan infrastruktur. Riset lokal tahun 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan digital di wilayah Gayo Lues dan Pidie Jaya menjadi salah satu penghambat utama inovasi UMKM.

Maka, berbicara tentang pembangunan ekonomi Aceh, kita tidak bisa hanya bicara soal uang; kita juga harus bicara soal modal sosial: jaringan, solidaritas, dan keberanian untuk berinovasi di tengah keterbatasan.

Baca juga: Persiraja Ditantang Ayam Kinantan Malam Ini, PSMS Medan Dibayangi Tekanan Besar

Antara Harapan dan Realitas Kebijakan

Arah pembangunan ekonomi Aceh di bawah kepemimpinan Mualem menunjukkan upaya untuk menegaskan kembali kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan sektor riil dan konektivitas wilayah.

Fokus pada investasi industri halal, pertanian terpadu, dan pariwisata berbasis budaya Islami merupakan langkah strategis untuk menghidupkan potensi lokal sekaligus menempatkan Aceh dalam peta ekonomi global. 

Namun, keberhasilan kebijakan tidak bisa hanya diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek, melainkan dari sejauh mana masyarakat kecil ikut tumbuh bersama.

Dalam banyak kasus, pembangunan berhenti pada aspek fisik: jalan, jembatan, atau kawasan industri, tanpa memperkuat kapasitas sosial masyarakat.

Akibatnya, kesenjangan melebar antara mereka yang punya akses terhadap modal dan mereka yang hanya menjadi pekerja di tanah sendiri. Dari perspektif sosiologi pembangunan, ini mencerminkan ketimpangan struktural yang lahir dari kurangnya integrasi antara kebijakan formal dan realitas sosial di bawah.

Tantangannya ada pada realitas sosial di bawah: banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kapasitas untuk bersaing dalam ekosistem industri yang semakin kompetitif. 

Saya kembali teringat pengamatan di Pasar Sare, Aceh Besar, banyak pedagang dan produsen kecil yang menggantungkan hidup dari hasil olahan singkong, produk khas Sare yang sudah dikenal hingga seluruh penjuru Aceh.

Sebagian besar hanya memiliki keterampilan produksi terbatas, seperti membuat keripik atau tape. Produk yang dihasilkan memang punya rasa khas, tetapi cenderung monoton, nyaris tidak berinovasi dari tahun ke tahun. Produsen terus memproduksi keripik singkong dengan rasa dan kemasan yang sama, tanpa strategi branding atau pemasaran digital yang memadai.

Baca juga: Ketrampilan Warga Binaan di Lapas Perempuan Sigli, Mengelola Sampah Menjadi Pupuk Kompos 

Padahal, jika menengok ke daerah lain seperti Meureudu di Pidie Jaya, misalnya kue Ade, olahan berbahan ubi yang kaya cita rasa dan makna budaya. Kue ini sejatinya sudah menjadi bagian penting dalam ritual sosial Aceh seperti khanduri, namun pengelolaannya masih belum disentuh inovasi kreatif.

Bayangkan jika para produsen Sare dan Meureudu diberi pelatihan terpadu, bukan hanya mengolah, tetapi juga mengemas, memasarkan, dan menceritakan produknya secara digital.

Kue Ade bisa dikembangkan dalam versi modern: Ade Mini Series dengan varian rasa keju, durian, atau pandan, dikemas estetik dengan sentuhan motif bordir Aceh.

Sementara olahan singkong Sare bisa naik kelas menjadi brownies cassava atau cassava cheese stick yang dipasarkan melalui media sosial, katalog digital, atau bahkan virtual store berbasis komunitas lokal. 

Dengan pendekatan semacam ini, UMKM tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual identitas dan cerita budaya , hal yang kini menjadi kekuatan utama ekonomi kreatif global.

Bahkan, saya mengamati saat ini media sosial seperti TikTok dan berbagai platform e-commerce telah menjadi ruang baru bagi ekonomi rakyat untuk tumbuh.

Banyak pelaku UMKM dari daerah lain yang berhasil memperluas pasar lewat konten kreatif ,menampilkan proses produksi, kisah di balik produk, hingga cara penyajiannya. 

Dengan proyeksi digital semacam ini, produk lokal Aceh tidak lagi terjebak dalam pasar tradisional yang sempit, tetapi mulai menembus ruang-ruang baru di dunia maya yang lebih kompetitif dan modern.

Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk beradaptasi , bukan meninggalkan akar budaya, melainkan menanamkannya di tanah baru bernama ekonomi digital.

Menengok dari Pesisir

Jika mengamati sektor pariwisata, arah kebijakan mualem yang menekan pembangunan wisata berbasis budaya Islami sebenarnya memiliki landasan ideal yang kuat: menjaga moralitas publik sekaligus mempromosikan identitas Aceh.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri pariwisata Aceh masih berjalan stagnan dan belum menemukan bentuk yang kokoh. Potensi yang melimpah belum sepenuhnya diolah menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Ambil contoh wilayah pesisir. Di Lhoknga, misalnya, geliat ekonomi pariwisata mulai tampak: deretan warung modern, kafe tepi pantai, hingga resort kecil tumbuh dengan wajah baru yang lebih tertata. Para pelaku UMKM di sana mulai memahami bagaimana mengelola pengalaman wisata, memadukan antara pelayanan, estetika ruang, dan kebutuhan wisatawan modern.

Namun, di wilayah lain seperti Lhok Mee yang memiliki pasir putih dan panorama laut yang tak kalah memukau, keadaan masih jauh dari kata maju. Infrastruktur dasar seperti jalan akses, hingga kebersihan area wisata masih terbengkalai.

Tak jarang, hewan ternak dibiarkan berkeliaran di sekitar pantai, meninggalkan kotoran di area publik, menciptakan kesan kumuh yang mencederai potensi wisata itu sendiri.  

Itu masih di wilayah yang dekat dengan pusat kota. Coba kita menengok sedikit lebih jauh ke kabupaten-kabupaten yang nyaris tak tersentuh denyut pembangunan. Di pesisir Aceh Utara, Pidie, hingga Aceh Singkil dan Simeulue, lautnya terbentang indah, tapi sunyi dari geliat ekonomi.

Pantai berpasir putih dan ombak tenang hanya menjadi latar kehidupan nelayan yang berjuang seadanya. Jalan menuju lokasi wisata banyak yang rusak, sinyal telepon kerap hilang, dan tak ada papan informasi atau fasilitas dasar yang layak.

Ironisnya, di tengah potensi alam yang luar biasa, tak ada strategi terarah untuk menghidupkan ekonomi pesisir. Kekayaan laut dan budaya bahari hanya menjadi potensi yang terus dipuja di atas kertas, sementara warganya tetap bergulat dengan kemiskinan dan keterisolasian.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kesenjangan pembangunan tidak hanya terjadi antar-sektor, tetapi juga antar-wilayah dalam satu provinsi. Dalam bahasa sosiologis, ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural spasial, yakni distribusi pembangunan yang tidak merata karena minimnya koordinasi antar-level pemerintahan dan lemahnya partisipasi masyarakat lokal. 

Untuk mengatasi hal ini, Aceh perlu mengubah pendekatan pembangunan pariwisata dari sekadar proyek fisik menjadi proses pemberdayaan sosial.

Peningkatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pendidikan wisata bagi masyarakat lokal: bagaimana menjaga kebersihan, melayani dengan keramahan, dan menciptakan produk kuliner khas yang higienis serta menarik secara visual.

Pemerintah daerah dapat menginisiasi sekolah pariwisata berbasis komunitas, tempat warga belajar tentang kebersihan lingkungan, manajemen homestay, hingga strategi promosi digital melalui platform seperti TikTok Travel atau Instagram Explore Aceh. Dengan begitu, wisata Aceh tidak hanya menjual pemandangan, tetapi juga menampilkan wajah sosial yang ramah, tertata, dan bermartabat.

Ekonomi yang Memanusiakan

Masalah UMKM sejatinya bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang keadilan sosial yang memberi ruang bagi setiap orang untuk benar-benar hidup dari jerih payahnya sendiri.

Bantuan modal tanpa pendampingan hanya memperpanjang ketimpangan dalam bentuk baru, ketergantungan yang dibungkus jargon pemberdayaan. Yang dibutuhkan hari ini adalah ekonomi yang memanusiakan: sistem yang melihat rakyat kecil bukan sebagai penerima belas kasihan, melainkan sebagai penggerak utama roda kehidupan.

Sebab pada akhirnya, kemajuan tidak diukur dari seberapa cepat ekonomi berputar di laporan resmi, tetapi sejauh mana putaran itu benar-benar menyentuh tanah, menghidupkan pasar kecil, membuka kesempatan bagi yang terpinggirkan, dan menumbuhkan harapan dari bawah. Jika itu belum terjadi, maka sesungguhnya roda ekonomi kita masih berputar di tempat.

Ekonomi sejatinya adalah cerita tentang manusia, tentang siapa yang berdaya, siapa yang tertinggal, dan siapa yang terus berjuang di luar lingkaran arus utama. Selama pembangunan hanya berputar di lingkar elite dan belum menembus ruang hidup masyarakat kecil, maka roda ekonomi itu sesungguhnya masih pincang.

Ia berputar, tapi tak membawa semua ikut bergerak. Dan di situlah ironi terbesar kita hari ini: roda ekonomi tampak bergulir, namun tak benar-benar berputar.

Penulis, Siti Arifa Diana, S.Sos, MA. Kolumnis Literasi dan Sosial. Alumni Magister Sosiologi di Selcuk University, Turkiye.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI