Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis - Bagian 1

Dua puluh tahun setelah damai Helsinki, Aceh telah keluar dari perang, tetapi belum sepenuhnya bebas dari perang yang lain--perang melawan ketidakteraturan, ketergantungan, dan kehilangan arah.

Kita merayakan otonomi khusus seolah itu tiket menuju kemakmuran, padahal otonomi tanpa arah hanyalah kebebasan untuk mengulangi kesalahan yang sama. 

Sejak 2008 hingga hari ini, triliunan rupiah dana otsus mengalir, tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh membangun fondasi masa depan? 

Setiap periode pemerintahan datang dengan “visi baru”, padahal visi lama bahkan belum tuntas. 

Akibatnya, pembangunan di Aceh bagaikan orkestra yang berganti konduktor di tengah konser-- musiknya terus berbunyi, tetapi tanpa harmoni. 

Masalah Aceh bukan pada kurangnya sumber daya, melainkan pada absennya institusi yang menjaga arah.

Karena itu, Aceh memerlukan sesuatu yang lebih berani daripada sekadar perencanaan baru.

Aceh memerlukan revolusi kelembagaan. 

Sebuah lembaga yang berdiri di atas pengetahuan, bukan politik. 

Sebuah otoritas teknokratik--Lembaga Pembangunan Aceh - Pusat 25 Tahun--yang dipimpin bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dengan sistem co-chair. 

Dalam dunia yang diatur oleh logika jangka pendek, ide ini mungkin terdengar utopis. 

Namun justru utopis yang rasionallah yang dibutuhkan untuk membebaskan Aceh dari lingkaran lima tahunan yang mematikan kreativitas dan kontinuitas.

Selama dua dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana siklus kekuasaan lima tahun menjadi racun bagi perencanaan jangka panjang. 

Setiap kali pemimpin berganti, semua hal dimulai dari awal, seolah-olah waktu tak pernah meninggalkan catatan. 

Proyek besar berhenti, dokumen perencanaan tersimpan di rak, dan aparatur kembali menunggu arah baru.