Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis - Bagian 1

Dalam iklim seperti ini, pembangunan menjadi ritual administratif, bukan proses strategis. 

Kita mengukur kemajuan dengan jumlah proyek, bukan dengan perubahan kualitas hidup. 

Padahal pembangunan sejati memerlukan horizon waktu yang panjang, jauh lebih panjang dari masa jabatan siapa pun.

Lembaga teknokratik yang diusulkan bukan sekadar biro baru. 

Ia adalah sistem keseimbangan baru. 

Lembaga ini bukan sekadar dinas atau tim koordinasi biasa, melainkan entitas dengan struktur jelas, sumber daya profesional, dan mandat eksklusif untuk merancang, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan berbasis Dana Otsus. 

Ketua lembaga ini adalah Gubernur Aceh secara ex-officio.

Untuk menjaga profesionalitas dan menghindari intervensi politik jangka pendek, operasional lembaga ini dijalankan oleh dua co-chair atau ketua bersama. 

Satu co-chair berasal dari kalangan profesional Aceh, yang dipilih melalui proses seleksi terbuka, transparan, dan berbasis merit oleh lembaga independen. 

Setelah melalui proses ketat, tiga kandidat terbaik diserahkan ke Gubernur untuk dipilih dan ditetapkan. 

Co-chair kedua ditunjuk oleh pemerintah pusat, juga melalui mekanisme seleksi dan uji kelayakan yang kredibel.

Dengan kepemimpinan co-chair, satu dari Aceh dan satu dari Pusat, lembaga ini akan menjadi ruang dialog rasional di mana keputusan besar diambil berdasarkan data dan argumentasi, bukan ego kekuasaan. 

Ini penting karena hubungan Aceh-Jakarta sering kali tersandera oleh perbedaan tafsir otonomi.

Satu pihak merasa diatur, pihak lain merasa diabaikan. 

Dalam lembaga bersama, keduanya duduk sejajar--bukan dalam posisi instruktif, melainkan kolaboratif.