Prabowo dan Transisi Yang Belum Selesai: Inversi Model Mahathir-Najib Atau Sebaliknya?

Loyalitas dibeli dengan proyek, dukungan dijaga dengan konsesi, dan kekuasaan dilanggengkan dengan beton. 

Ia tidak perlu memenjarakan lawan, cukup undang mereka ke meja investasi. 

Dalam gaya khasnya, politik menjadi urusan teknis, dan ekonomi menjadi urusan kekuasaan. 

Ia menjadikan pembangunan sebagai ideologi nasional baru--developmentalisme tanpa moral ekonomi.

Sang intelektual organik Italia, Antonio Gramsci, jika masih hidup, mungkin akan tersenyum getir melihatnya. 

Inilah bentuk paling halus dari hegemoni, kekuasaan yang diterima rakyat bukan karena takut, tapi karena mereka percaya. 

Jokowi tidak menguasai rakyat dengan paksaan, tetapi dengan rasa syukur. 

Ia menjadikan pembangunan sebagai agama sipil, dan dirinya sebagai   “nabi suci” efisiensi. 

Tetapi, sebagaimana diingatkan banyak pengamat, populisme seperti ini tidak membebaskan rakyat dari oligarki.

Populisme ala Jokowi hanya mengundang mereka untuk bergembira di bawah naungan oligarki yang sama.

Baca juga: Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Presiden Prabowo Pasang Badan

Demokrasi Patronase dan Koalisi Ketakutan

Sejak Reformasi, Indonesia selalu bergulat antara dua ekstrem: kebebasan yang gaduh dan stabilitas yang meninabobokan. 

Jokowi menemukan jalan tengahnya dengan jenius. 

Ia memelihara kebebasan yang tampak, tapi menonaktifkan fungsi kritisnya. 

Parlemen jinak, media dikooptasi, oposisi direkrut, dan masyarakat sipil dilemahkan dengan bahasa partisipasi. 

Ini bukan lagi demokrasi prosedural, tetapi demokrasi patronase.