Prabowo dan Transisi Yang Belum Selesai: Inversi Model Mahathir-Najib Atau Sebaliknya?

Ia membangun sistem yang tampak terbuka, namun dijaga rapat oleh jaringan loyalitas yang tak terlihat. 

Slater dalam bukunya Ordering Power (2010), menggambarkan dengan jernih stabilitas semacam ini bukan lahir dari kekuatan institusi, melainkan dari “koalisi ketakutan” antar-elite yang sama-sama punya kepentingan untuk tetap di dalam sistem.

Prabowo kini mewarisi sistem itu. 

Ia bukan Najib yang akan justeru akan memeliharanya, melainkan berpeluang menjadi Mahathir versi baru yang datang setelah sistemnya rusak dari dalam. 

Ia naik bukan karena melawan Jokowi, tapi karena diadopsi olehnya. 

Ironisnya, dalam drama ini, musuh lama menjadi penerus yang sah. 

Maka pertanyaannya bukan apakah Prabowo akan melanjutkan atau mengubah, tapi apakah ia berani memutus urat nadi patronase yang sudah menjadi sumber oksigen politik negeri ini.

Warisan yang ia terima sangat jelas.

Banyak proyek-raksasa dengan utang besar, struktur birokrasi yang terkooptasi oleh kepentingan bisnis, serta elite ekonomi yang kini lebih berkuasa dari partai politik. 

Dari Whoosh yang belum menutup biaya, IKN yang menggantung pada konsorsium swasta, hingga PIK2 yang menjadi simbol kapitalisme tanpa regulasi, semuanya membentuk ekosistem oligarki baru. 

Baca juga: Prabowo: Pemerintah Akan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

Prabowo di Persimpangan Sejarah

Negeri ini terlanjur dipimpin oleh proyek, bukan oleh kebijakan. 

Di sinilah Prabowo diuji, apakah ia akan menjadi penjaga sistem atau perombaknya?

Jika ia memilih kontinuitas, kita tahu apa yang akan terjadi.

Stabilitas semu, ekonomi yang dikendalikan oleh segelintir konglomerat, dan moral publik yang makin tumpul. 

Namun, jika ia berani mengubah arah, dengan memperkuat meritokrasi, menegakkan hukum secara rasional, dan mengakhiri praktik politik balas jasa, maka ia bisa menjadi Mahathir pasca-Najib, bukan Najib berikutnya. 

Ia bisa mengembalikan republik ini dari “negara proyek” menjadi “negara hukum”. 

Tapi sejarah jarang berpihak pada reformator yang naik lewat sistem yang korup.

Sistem semacam itu biasanya menelan tuannya sendiri, kecuali bila ia adalah pribadi yang cukup tangguh dan berani berjalan dikepung amukan api yang membara

Model Singapura memang menggoda untuk ditiru. 

Sebuah negara kecil dengan efisiensi besar, di mana transisi kekuasaan tidak mengubah arah, hanya mengganti tangan. 

Tetapi Singapura dibangun di atas disiplin sosial dan moral politik yang nyaris puritan. 

Indonesia, sebaliknya, tumbuh dalam pluralitas, kompromi, dan kenormalan korupsi. 

Di negeri ini, korupsi bukan penyimpangan, melainkan cara kerja. 

Itulah mengapa membangun sistem bersih di atas pondasi kotor memerlukan keberanian luar biasa, bukan hanya untuk menentang orang lain, tapi untuk menentang sejarah sendiri.

Jokowi akan tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai presiden pembangunan, tapi juga sebagai arsitek hegemoni baru.

Ia mampu menjadikan dirinya sebagai seorang teknokrat populis yang menyatukan kekuasaan dan patronase dalam satu formula politik paling efektif sejak Soeharto. 

Ia berhasil menyingkirkan oposisi tanpa menembakkan peluru, menguasai elite tanpa menakut-nakuti mereka, dan menundukkan publik dengan proyek dan citra. 

Dalam hal ini, ia bukan Mahathir, bukan Najib, dan bukan Lee Kuan Yew. 

Ia adalah campuran ketiganya - lebih cerdik dari Mahathir, lebih berhitung dari Najib, dan lebih populis dari Lee.

Kini Prabowo berdiri di persimpangan. 

Ia bisa menjadi penerus, atau penebus. 

Ia bisa memilih jalan Singapura, dengan menegakkan rasionalitas birokrasi, atau jalan Malaysia versi Najib, dengan mempertahankan patronase sebagai perekat kekuasaan, dan mengambil keuntungan pribadi dengan satu kata: “tamak” 

Ia bisa menjadi presiden yang menertibkan sistem, atau yang menungganginya sampai hancur. 

Dan di situlah nasib Republik ini akan ditentukan, bukan oleh ideologi, tapi oleh moralitas politik.

Ujian Moralitas Politik

Indonesia hari ini bukan sedang mencari pemimpin baru, tapi sedang menunggu apakah ada yang berani menghancurkan sistem yang telah membuat semua pemimpin terasa nyaman.

Jokowi telah membangun rumah megah di atas pasir patronase. 

Prabowo bisa memilih untuk tinggal di dalamnya, atau membangunnya ulang dengan pondasi baru dari batu morał yang kuat. 

Pilihan itu bukan sekadar soal kebijakan, tetapi soal keberanian moral. 

Karena dalam politik modern, sebagaimana dalam sejarah besar kekaisaran mana pun, keruntuhan jarang datang dari luar. 

Ia tumbuh dari dalam, dari kenyamanan yang terlalu lama tak diganggu.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Isi artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.