COP Belem 2025: Hashim, Prabowo, dan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Tengah Aceh

Ringkasan Berita:COP30 berlangsung di tengah krisis kepemimpinan global karena absennya Amerika Serikat.

Dampak absennya AS: pendanaan iklim tergantung, roadmap penghentian energi fosil kabur, konsensus transisi energi melemah.

Brasil dan Uni Eropa mencoba mengisi kekosongan, sementara negara pemilik hutan tropis tampil sebagai alternatif.

Indonesia hadir dengan posisi strategis: hutan tropis terbesar ketiga, namun masih bergantung pada energi fosil dan sawit.

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

COP-Confrence on the Parties 30 di Belém, Brazilia yang dibuka pada 10 November lalu dalam bayang-bayang kekosongan kepemimpinan global. 

Konfrensi itu tak lain dari pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB tentang Perubahan Iklim,UNFCC- United Nations Framework Convention on Climate Change, yang sedang mengancam masa depan planet Bumi dan keberlanjutan manusia dan kemanusiaan.

Ketidakhadiran Amerika Serikat--negara dengan jejak emisi historis terbesar dan salah satu arsitek diplomasi iklim modern--menjadi simbol dari krisis yang lebih dalam.

Dunia bergerak menuju ambang pemanasan 1,5°C secara permanen, sementara negara kunci justru melemahkan kehadirannya di forum yang menentukan masa depan planet. 

Absennya AS bukan sekadar hilangnya satu kursi penting, tetapi juga memicu implikasi geopolitik yang luas: pendanaan iklim global menggantung, peta jalan penghentian energi fosil kembali kabur, dan konsensus politik tentang transisi energi kehilangan salah satu penopang terbesarnya. 

Brasil mencoba mengisi kekosongan itu, Uni Eropa mendorong ambisi baru, sementara negara-negara pemilik hutan tropis berupaya tampil sebagai kubu alternatif. 

Namun kenyataannya tetap sama--tanpa AS, kecepatan dan skala perubahan yang dibutuhkan menjadi jauh lebih sulit dicapai.

Di tengah kevakuman ini, Indonesia tiba di Belém membawa harapan sekaligus pertanyaan besar. 

Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan ekonomi yang masih sangat bergantung pada energi fosil dan perkebunan kelapa sawit, Indonesia berada di titik strategis.

Pidato Ambisius Hashim Djojohadikusumo

Indonesia bisa menjadi pemain kunci solusi global, atau justru sumber stagnasi. 

Maka pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjadi sorotan internasional.

Dalam forum pendahuluan menuju COP30, Hashim membuka pidatonya dengan pernyataan ambisius.

Ia menyatakan Indonesia siap memperkuat komitmen iklim nasional, membangun kerja sama global yang inklusif, dan memasuki era “aksi nyata” setelah bertahun-tahun negosiasi panjang. 

Ia menekankan kesiapan Indonesia menjadi bagian dari kepemimpinan global dalam membangun dunia yang berketahanan iklim. 

Secara diplomatis, pidato ini menunjukkan kepercayaan diri--sesuatu yang krusial ketika kekuatan besar seperti AS absen dari panggung.

Namun, pidato Hashim juga mendapat kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. 

NGO menyoroti pernyataannya bahwa pemerintah akan “mengurangi, bukan menghentikan” penggunaan batu bara, yang bertentangan dengan logika ilmiah untuk menghentikan batu bara jauh sebelum 2030 agar Indonesia bisa mencapai net zero 2060. 

Mereka juga mengingatkan bahwa ekspansi biodiesel dan bioetanol sering memicu pembukaan hutan dan konflik agraria, terutama di Papua. 

Karena itu lanjutnya, klaim pemerintah tentang transisi energi hijau harus dibaca dengan hati-hati.

Kritik lain ditujukan pada target energi terbarukan. 

Hashim menegaskan Indonesia menargetkan 23 persen energi terbarukan pada 2030, sementara realisasinya sampai hari ini masih stagnan di sekitar 14 persen. 

Visi Presiden Prabowo mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2035 terdengar visioner, tetapi NGO menekankan bahwa hal ini belum didukung roadmap teknis, regulasi, atau investasi yang memadai. 

Dalam bidang kehutanan, Hashim mempromosikan komitmen Indonesia menyumbang US$1 miliar untuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

Namun organisasi sipil menyoroti bahwa inisiatif ini mensyaratkan minimal 20 persen dana dialokasikan langsung kepada Masyarakat Adat.

Baca juga: Masyarakat dan Ibu Rumah Tangga di Aceh Besar Diajak Jadi Agen Perubahan Iklim

Reputasi Indonesia di Forum Global

Di Belem, suka tak suka, peran Hashim Djojohadikusumo menjadi penting dan strategis. 

Ia berupaya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda iklim global melalui diplomasi yang tegas di panggung COP30.

Namun ia juga tetap realistis menghadapi kebutuhan domestik dan pertumbuhan ekonomi. 

Pendekatannya dapat dibandingkan dengan model Tiongkok: bersikap ambisius dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi tetap mempertimbangkan pragmatisme ekonomi yang tak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan ekstrim dari negara-negara Eropa atau tekanan NGO internasional. 

Dengan strategi ini, Hashim menjaga reputasi Indonesia di forum global tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi nasional masih bergantung pada sektor kelapa sawit,energi fosil dan sektor industri  besar.

Di tengah kritik tersebut, inisiatif  presiden Prabowo Subianto di Aceh Tengah menonjol sebagai contoh langkah nyata. 

Penyerahan lahan  90.000 hektar milik perusahaannya, untuk konservasi gajah di Aceh Tengah menjadi bukti komitmen Indonesia pada pelestarian keanekaragaman hayati. 

Secara keseluruhan, langkah ini merupakan kontribusi nyata untuk perlindungan satwa langka dan ekosistem hutan tropis-Leuser- Sumatera.

Meski begitu, pertanyaan tentang mekanisme jangka panjang tetap muncul.

Bagaimana pengelolaan lahan akan berjalan, bagaimana konflik dengan penduduk lokal ditangani, dan bagaimana keberlanjutan finansial konservasi dijamin.

Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Tengah Aceh

Pemerintah Prabowo memiliki peluang untuk menjadikan hutan tropis Sumatera- dalam hal ini Ekosistem Leuser, sebagai “model keseimbangan” antara ekonomi nasional dan kepemimpinan iklim. 

Strategi ini dapat menggabungkan perlindungan ketat, pemberdayaan masyarakat, ekonomi hijau, dan integrasi dengan pendanaan internasional untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memberikan nilai ekonomi nyata bagi Indonesia. 

Salah satu strategi utama adalah pembangunan berkelanjutan di wilayah tengah Aceh yang mengedepankan prinsip ekoturisme, hortikultura dataran tinggi berkualitas, dan pengembangan hasil hutan non-kayu.

Di wilayah  Tengah Aceh--Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara--, desa-desa di sekitar kawasan konservasi dapat dikelola sebagai kantong-kantong ekowisata. 

Jalur edukasi satwa liar, homestay ramah lingkungan, dan pengalaman wisata berbasis komunitas memungkinkan wisatawan belajar tentang gajah, orang hutan, harimau, badak, hutan tropis, dan kehidupan masyarakat lokal. 

Produk hortikultura premium dari dataran tinggi--seperti kopi Arabika, sayuran organik, rempah, dan buah-buahan tropis bernilai tinggi--dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi komunitas lokal. 

Selain itu, hasil hutan non-kayu, termasuk madu, rotan, kapulaga, dan tanaman obat, dapat dikelola tanpa merusak pohon atau mengganggu ekosistem, memberikan insentif ekonomi yang selaras dengan konservasi.

Keterlibatan masyarakat lokal dan adat menjadi kunci keberhasilan model ini. 

Melalui skema pembagian manfaat yang adil, pelatihan keterampilan, dan dukungan investasi hijau, pembangunan berkelanjutan di wilayah Tengah Aceh tidak hanya melindungi gajah, Orang Hutan, Badak, dan Harimau, dan keanekaragaman hayati lainnya, tetapi juga mengangkat ekonomi masyarakat. 

Integrasi dengan pasar nasional maupun internasional untuk produk hortikultura premium dan hasil hutan non-kayu memperkuat insentif konservasi sehingga ekosistem dan ekonomi berjalan seiring. 

Konsep ini menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung.

Langkah Prabowo di Wilayah Tengah Aceh juga dapat menjadi contoh nasional. 

Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan hutan tropisnya untuk menciptakan model pembangunan hijau yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendekatan ini relevan untuk seluruh kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Papua--wilayah yang kaya keanekaragaman hayati tetapi juga menghadapi tekanan deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif.

Waktu Bertindak Hampir Habis

COP30 menjadi pengingat bahwa waktu untuk bertindak hampir habis--dan hanya tindakan nyata yang mampu menjawab krisis iklim yang semakin mendesak. 

Dalam konteks Indonesia, diplomasi Hashim menunjukkan bahwa negara ini tetap berkomitmen pada agenda global, sementara inisiatif Prabowo di Aceh Tengah membuktikan bahwa langkah konkret di tingkat lokal juga mungkin diwujudkan. 

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan NGO bukanlah permusuhan, melainkan dinamika sehat yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam kebijakan iklim. 

Dengan strategi yang tepat, Ekosistem Leuser dapat menjadi paru-paru dunia sekaligus motor ekonomi berkelanjutan, menjembatani antara kebutuhan nasional dan tanggung jawab global.

Langkah-langkah tersebut memberi harapan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat lebih dari sekadar jargon diplomatik. 

Wilayah Tengah Aceh bisa menjadi laboratorium nyata bagi integrasi ekowisata, hortikultura premium, hasil hutan non-kayu, dan konservasi satwa langka. 

Dengan dukungan finansial yang tepat, pelibatan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung, model ini tidak hanya akan menjaga gajah, harimau, orang hutan, badak, dan hutan tropis, tetapi juga membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring.

Indonesia, melalui diplomasi Hashim dan inisiatif Prabowo, menunjukkan bahwa negara ini mampu berpikir strategis di dua level sekaligus: global dan lokal. 

Di panggung global, ia menegaskan komitmen iklimnya, menjaga posisi tawar dalam negosiasi, dan belajar dari model realistis seperti Cina. 

Di level lokal, ia membuktikan bahwa konservasi bisa terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nyata--dengan Ekosistem Leuser di wilayah Tengah Aceh  sebagai contoh yang hidup. 

COP Belém 2025 bukan hanya soal angka dan target, tetapi tentang menciptakan narasi bahwa tindakan nyata di lapangan bisa menjadi jawaban atas krisis iklim.

Kebijakan dan tindakan seperti ini membuka peluang ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis