Gaza di Persimpangan: Antara Puing, Politik, dan Harapan

Bagaimana memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga?

Di tengah ketegangan ini, warga Gaza kembali ke kampung halaman mereka hanya untuk mendapati kediaman yang nyaris ambruk. 

Sekitar 220 bangunan tempat tinggal terancam runtuh karena tidak ada alat berat yang diizinkan masuk akibat pembatasan Israel. 

Setiap langkah di jalan-jalan yang dulunya ramai kini diliputi rasa takut; bangunan bisa roboh kapan saja, dan bantuan material tersendat di perbatasan. 

Israel menuntut kontrol penuh atas material rekonstruksi dengan alasan keamanan, sementara AS menghendaki jaminan dana tidak jatuh ke tangan Hamas. 

Negara-negara Teluk masih berhati-hati: Qatar menjadi donor paling aktif, UAE menunggu stabilitas politik, sementara Arab Saudi membantu sektor tertentu namun belum memberikan komitmen besar.

Pendanaan menjadi krisis utama. 

Kebutuhan US$53–70 miliar jauh melampaui janji donor yang tersedia. 

Negara-negara Teluk enggan memberikan komitmen tanpa jaminan bahwa Gaza tak akan hancur lagi dalam siklus konflik berikutnya. 

Pertemuan Sharm El-Sheikh pada Februari 2025 gagal membentuk konsensus karena absennya Israel dan Hamas--dua pihak yang paling menentukan kondisi di lapangan.

Mesir mengambil peran sebagai pusat logistik dan koordinator utama, dengan infrastruktur pelabuhan dan jalur transportasi yang siap digunakan. 

Namun perannya dibatasi oleh keputusan politik dan pembatasan material dari Israel. 

Sementara itu, perusahaan internasional--dari Mesir, Turki, Qatar, hingga UAE--siap mengambil proyek rekonstruksi besar, tetapi menunda keterlibatan tanpa jaminan keamanan, akses, atau kepastian hukum.

Namun di balik semua komplikasi politik itu, kehidupan terus berjalan di Gaza. 

Anak-anak kembali ke sekolah-sekolah yang setengah roboh, warga berbagi air bersih dari sumber yang terbatas, komunitas saling membantu membersihkan puing.