4 Pulau Hilang di Aceh Singkil Masuk Sumut, Mualem Center Banda Aceh Minta Presiden Copot Mendagri

Juru Bicara Mualem Center Banda Aceh, Fakhrurazi Zulkifli menilai, Tito dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas lepasnya empat pulau ini dari Aceh.

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Mualem Center Kota Banda Aceh mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Menteri Dalam Negeri (Menteri) Tito Karnavian, yang dianggap sebagai aktor utama dalam kisruh sengketa empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. 

Juru Bicara Mualem Center Banda Aceh, Fakhrurazi Zulkifli menilai, Tito dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas lepasnya empat pulau ini dari Aceh.

Mereka telah menciptakan kegaduhan yang meresahkan masyarakat Aceh. 

“Kami percaya Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiarkan kegaduhan ini melebar dan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Fakhrurazi, Kamis (12/6/2025). 

Mualem Center, kata Fakhrurrazi, juga menyatakan sikap keras atas pergeseran wilayah administratif empat pulau yang selama ini merupakan bagian dari Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. 

Ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Aceh dan mencerminkan kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah negara secara adil.

Baca juga: HMI Sebut Pengalihan 4 Pulau di Aceh Singkil ke Sumut Bentuk Pengkhianatan Terstruktur Terhadap Aceh

“Ini bukan cuma soal koordinat. Klaim sepihak secara tiba-tiba, tanpa perundingan dan keadilan. Jelas Ini merusak martabat dan marwah Aceh.

Berdasarkan Surat Nomor 136/40430 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Peta Topografi TNI AD 1978, Keempat pulau itu jelas-jelas masuk kedalam wilayah Aceh,” tegasnya. 

Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, kata dia, dalam kurun waktu tahun 2007-2015 juga telah membangun beberapa bangunan seperti dermaga, musalla, rumah singgah dan tugu batas dengan menggunakan dana APBD. 

“Di sini menandakan bahwa sejak tahun 2007, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Singkil telah melakukan pengelolaan keempat pulau tersebut sesuai dengan prinsip effective occupation,” lanjutnya

Selain itu,  Mualem Center juga menolak tegas opsi penyelesaian hukum sebagaimana disampaikan oleh Mendagri. Mereka mendorong penyelesaian melalui jalur politik dan diplomasi antar institusi, yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan daerah.

“Kami juga menolak opsi pengelolaan bersama. Itu bukan solusi, melainkan pengesahan atas pencaplokan wilayah. Kami tidak sedang bagi-bagi tanah hibah. 

Ini soal hak, soal identitas, soal sejarah. Setiap jengkal tanah Aceh akan kami perjuangkan dan pertahankan,” jelasnya.

Baca juga: Eks Pejuang GAM Desak Presiden Batalkan Keputusan Mendagri Soal Empat Pulau Aceh Singkil Masuk Sumut