Partai Komunis China Bungkam Semua Agama, Bukan Hanya Islam, Tetapi Juga Kristen dan Budha

SERAMBINEWS.COM - Penindasan agama telah meningkat di seluruh China sejak Presiden China Xi Jinping menjabat pada tahun 2013.

Tindakan brutal terhadap minoritas Muslim di baratlaut Xinjiang, di mana masjid dan madrasah dihancurkan.

Bahkan, lebih dari 1 juta orang Uighur telah ditahan di kamp pendidikan ulang dan telah memicu kemarahan internasional.

Tapi serangan Partai Komunis terhadap iman tidak terbatas pada Islam, seperti dilansir Yahoo Insider, Minggu (23/8/2020).

Pihak berwenang telah menggunakan gangguan dunia atas pandemi virus Corona untuk mempercepat kampanye yang sedang berlangsung melawan Kristen.

Secara resmi ateis, partai tersebut melihat kepatuhan pada agama apapun, terutama yang berasal dari asing.

Seperti agama Kristen dan Islam, termasuk Budha sebagai ancaman terhadap dominasinya.

Jadi Xi telah memulai "sinisasi" praktik keagamaandengan memerintahkan Muslim, Budha, dan para pemimpin Kristen untuk mengintegrasikan pemikiran komunis ke dalam sistem kepercayaan mereka.

"Partai ingin orang-orang mencintai tanah air dan keyakinan mereka," kata You Quan, kepala badan yang mengawasi urusan etnis dan agama di China.

• China Mobilisasi Tentara Etnis Han Gusur Muslim Uighur, AS Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Paramiliter

• China Bungkam Muslim Uighur, 435 Intelektual Dipenjara atau Hilang Secara Paksa

• Muslim Uighur Kerja Paksa, Produksi APD dan Masker Pesanan Banyak Negara

Sinisasi telah mengakibatkan ribuan gereja dan masjid ditutup dan dihancurkan; yang tersisa mengibarkan bendera Tiongkok.

Selama beberapa dekade, umat Katolik dan Protestan Tionghoa telah terpecah untuk datang ke gereja-gereja yang disetujui negara, di mana pendeta ditunjuk oleh Beijing.

Mereka menghadiri apa yang disebut gereja bawah tanah.

Sekitar setengah dari 12 juta umat Katolik China beribadah di gereja bawah tanah yang setia kepada Vatikan di Roma, Italia.

Untuk mencoba menyembuhkan perpecahan itu, Beijing dan Vatikan membuat kesepakatan pada 2018.

Memberi otoritas China hak untuk merekomendasikan uskup baru dan paus untuk menyetujui atau memveto mereka.

Beijing telah mengeksploitasi perjanjian itu dengan menolak menunjuk uskup untuk setengah dari 98 keuskupan China,.