Adaptasi Demokrasi; Perspektif Islam

Lebih tegas beliau merumuskan ada tujuh kontradiksi: Pertama, demokrasi, mengajarkan kedaulatan rakyat.

Sehingga seluruh urusan adalah otoritas rakyat, rakyatlah rujukan tertinggi dalam segala hal.

Rakyat adalah sumber kekuasaan legislatif, judikatif, dan eksekutif.

Sedangkan Islam mengajarkan kedaulatan hukum Syara’.

Baca juga: Pegawai Visioner; Perspektif Islam  

Syara’lah yang menjadi rujukan tertinggi dalam segala hal dan sumber kekuasaan legislatif adalah Allah, sedangkan sumber kekuasaan yudikatif dan eksekutif masing-masing adalah rakyat dan khalifah.

Kedua, kepemimpinan di dalam demokrasi bersifat kolektif, bukan tunggal.

Pemerintahannya dilaksanakan oleh Dewan Menteri dan Kepala Negara baik kapasitasnya sebagai Raja atau Presiden.

Berbeda dengan Islam, Islam mengajarkan kepemimpinan tunggal bukan kolektif.

Ketiga, negara yang menganut demokrasi mempunyai banyak lembaga dan bukannya satu lembaga, pemerintah adalah lembaga tersendiri yaitu lembaga eksekutif.

Kemudian ada lembaga lain yang mewadahi dokter, insinyur, dan sebagainya.

Baca juga: MPU Bener Meriah Gelar Muzakarah, Membahas Nikah Qadhi Liar Dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang

Masyarakat memiliki wewenang dan kekuasaan dalam perkaranya.

Berbeda dengan Islam, negara dan pemerintah adalah satu yang berkuasa dan satu-satunya yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan umat.

Keempat, demokrasi menganggap suara rakyat dalam urusan pemerintahan adalah wajib.

Sedangkan Islam hanya menganggap sunnah saja.

Kelima, demokrasi mengharuskan pemerintah terbatas dengan suara mayoritas dalam segala hal, baik dalam masalah perundang-undangan maupun yang lain.