Rempah dan Kontestasi Kuasa di Pantai Barat Aceh

Bahkan, sebelum tahun 1603, Aceh mengambil ladanya dari Pattani, Kedah, Pedir, Indragiri, dan Jambi. Ekspansi Aceh saat itu berhasil menguasai perdagangan Pantai Barat Sumatra dan mencakup Tiku, Pariaman, dan Bengkulu (lihat Kartodirjo, 1987: 66-67).

Kemunculan rempah di Aceh, dengan hadirnya daerah penanaman lada pada permulaan abad ke-19 M di pantai barat dan timur Aceh, diakibatkan oleh kebutuhan pasar internasional terhadap komoditi ini.

Melambungnya harga lada pada tahun 1822-1823 menjadi pengaruh utama terbukanya pusat penanaman rempah di Aceh. Apalagi, kehadiran Pulau Penang sebagai penampung rempah dari Aceh kala itu yang amat menguntungkan kesultanan Aceh.

Dalam catatan Ida Liana Tanjung, hingga akhir abad ke-19 masih terdapat pemukiman Aceh dan Minang di Barus, sebagai salah satu pusat perdagangan penting abad ke 16 M.

Selain itu, catatan-catatan sejarah Nias yang saya kumpulkan ketika berkunjung ke negeri Tano Niha ini, juga mengakui adanya eksistensi pemukiman orang Aceh dan Minang di sepanjang pesisir Nias (dari Gunung Sitoli hingga Teluk Dalam).

Ketiganya (Barus, Singkil, dan Nias) sebagaimana diketahui merupakan bagian dari jalur rempah, dan bandar pelabuhan penting pantai barat Sumatra, jauh sebelum Sibolga, yang diaktifkan sejak kolonia Belanda membangun residen Tapanuli.

Baca juga: Bandara SIM Terapkan Aturan tak Wajib Tunjukkan Tes PCR/Antigen

Baca juga: Mayjen Vitaly Gerasimov dan Andrei Sukhovetsky, Dua Jenderal Top Rusia Tewas Digempur Ukraina

Pengaruh Aceh hingga abad ke-18 M masih sangat dominan di kawasan pantai barat Sumatra.

Pengangkutan langsung rempah lada dari pantai barat Aceh ke Amerika harus berakhir pada 1873, saat meletusnya perang Belanda dan Aceh.

Dalam rangka merebut pengaruh kuasa mengamankan jalur rempahnya, Belanda terlebih dahulu harus menguasai beberapa pusat dagang seperti Singkil.

Tahun 1840, Belanda berhasil menguasai Singkil untuk mengamankan lada dari Trumon. Singkil dimasukkan dalam afdeling residen Tapanuli. Belanda menjadikan kawasan ini sebagai salah satu jalur penting setelah Sibolga-Tapanuli.

Kota Baru (Belanda: Nieuw Singkel) ini, ikut menguntungkan pendatang dari Sumatra Utara, terutama etnik Batak (Pakpak), sekaligus upaya mengabaikan pengaruh Aceh.

Situasi yang sama terjadi di Sibolga dan Barus, di mana kebijakan politik Belanda banyak menguntungkan masyarakat Batak dibanding Melayu, Minang dan Aceh (Lihat Tanjung, 2016).

Tidak tanggung-tanggung, untuk melumpuhkan pengaruh Aceh dalam kontestasi perdagangan dan perebutan jalur rempah, Belanda menyebar istilah zeerover (perampok dan perompak) sebagai stigma bagi Aceh guna menghambat lalu hilir kapal Aceh di perairan pantai barat.

Akibatnya, Aceh harus kehilangan tiga pusat bandar perdagangan rempah; Air Bangis, Singkil dan Nias. Padahal, hingga awal abad ke-19, ketiga kawasan masih berada di bawah pengaruh Aceh dalam perdagangan rempah.

Bahkan, dua tahun sebelumnya, Raffles masih mengakui beberapa wilayah pantai barat Sumatra, seperti Nias masih berada di bawah tanggung jawab Sultan Aceh.