Topik Hangat Aceh, Bendungan Tiro Dicoret dari PSN Hingga Dana Otsus dan Investasi yang Mandek

Oleh Zainal Arifin M Nur*)

SEBUAH diskusi menarik terjadi dalam grup WhatsApp yang berisi sejumlah tokoh Aceh di level nasional maupun daerah, sejak dua hari terakhir.

FGD – Tokoh Aceh Nasional, begitulah nama grup yang didirikan oleh Hafidh, aktivis Aceh di Jakarta dan kawan-kawannya, pada tanggal 18 Agustus 2020.

Seiring berjalannya waktu, Grup WA ini kini berisi 167 anggota yang terdiri atas berbagai kalangan tokoh Aceh di level nasional maupun daerah.

Ada mantan ketua KPU RI, Nazaruddin Sjamsuddin, mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh (kini anggota DPD RI), Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, sejumlah anggota DPR RI asal Aceh, seperti M Nasir Djamil, mantan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur, Sayed Muhammad Muliady, serta para kepala daerah di Aceh.

Di grup itu juga ada beberapa akademisi dengan gelar Profesor Doktor, seperti T Abdullah Sanny, Ahmad Humam Hamid, dan Erman Anom, serta pengusaha level nasional seperti Ismail Rasyid (CEO PT Trans Continent) dan Muslim Armas (PT Varsindo Kimia Abadi), dan lainnya.

Ada juga Ketua PWI Aceh M Nasir Nurdin dan sejumlah wartawan asal Aceh, yang bertugas di Aceh maupun Jakarta.

Termasuklah saya sebagai bagian dari wartawan yang bekerja dan berdomisili di Aceh.

Diskusi yang terjadi dalam dua hari ini menarik perhatian saya, karena membahas situasi terkini di Aceh dan juga kegalauan para tokoh Aceh ini terhadap masa depan Aceh, terutama setelah berkurang dan berakhirnya kucuran dana otonomi khusus.

Menjadi poin penting bahwa, para tokoh ini bukan hanya membicarakan masalahnya saja, tapi juga memberikan ide dan saran.

Sebagai jurnalis tentu saya perlu merangkum ide, saran, dan masukan dari para tokoh Aceh ini menjadi sebuah artikel publik, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di Aceh.

Baca juga: YARA Lahirkan Usulan Draf Revisi UUPA dan Diuji oleh Sejumlah Tokoh Aceh

Baca juga: Tokoh Aceh & Pusat Bicara dalam Diskusi Polemik Perubahan UUPA, Disiarkan Sosmed Serambinews

Bendungan Tiro yang Dicoret dari PSN

Diskusi menarik ini bermula ketika Muslim Armas menshare link berita tentang proyek bendungan Tiro yang dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penelusuran penulis, Bendungan Tiro memang bukan satu-satunya proyek yang dikeluarkan dari Daftar PSN.

Di antara proyek lain yang ikut ke luar bersama Bendungan Tiro dari daftar PSN adalah proyek Pembangunan Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL), proyek kawasan ekonomi kreatif (KEK) Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kemudian proyek Kereta Api di Kalimantan Utara dan Bandara Bali Utara.

Alasannya, karena proyek-proyek tersebut dianggap tak akan selesai hingga 2024 atau saat berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedikit agak miris, karena alasan proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan dari daftar PSN adalah karena masyarakat sekitar tidak setuju dengan proyek pembangunan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, proyek ini perlu dilakukan lokasi pengganti sehingga prosesnya masih panjang dan diperkirakan rampung melewati tahun 2024.

BACA SELENGKAPNYA: Pemerintah Coret Bendungan Tiro dari Daftar Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya

Sharing artikel dari Muslim Armas ini langsung disambar oleh Ghazali Abbas Adan, mantan anggota DPR/MPR RI dan mantan anggota DPD RI asal Adan, Pidie.

“Ironis, daerah-daerah di Indonesia berjuang agar di daerah ada PSN untuk masyarakat sesuai yang dibutuhkan termasuk waduk untuk kebutuhan air pertanian, dan PSN itu anggarannya sampai triliunan dari Pemerintah Pusat. Tapi di Aceh yang ka na gadoh,” tulis Ghazali Abbas.

Lalu ia melanjutkan kalimatnya dalam bahasa Aceh, intinya ketika masih menjabat sebagai anggota DPD RI, Ghazali 3 kali melakukan pertemuan dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk meyakinkan Pemerintah Pusat tentang pentingnya kehadiran dua waduk untuk membantu petani Pidie.

“Dan tiep raker ngen menteri Bappenas sejak Andrinof Chaniago, Tgk Sufyan Djalil dan Bambang Sumantri ulontuan ulang2 aju peunteng that dua bendungan untuk peumakmu rakyat Pidie,” tulis Ghazali Abbas yang memulai kalimatnya dengan kata-kata “nyoe kon riya” (tidak bermaksud riya).

Muslim Armas kemudian kembali menimpali ulasan Ghazali Abbas.

“Memang sangat ironis dan tragis, padahal multiplier effectnya (dari Bendungan Tiro) luar biasa. Selain membantu pertanian dan perikanan, bisa untuk PLTA (listrik), pariwisata dan kuliner, serta kegiatan ekonomi lainnya.”

“Jika Pj Bupati Pidie dan Pj Gubernur Aceh ada dalam grup ini, KUPI (organisasi paguyuban perantau Pidie-red) bersedia mendampingi Pemda untuk meyakinkan masyarakat di Tiro tentang pentingnya waduk Tiro untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Pidie,” sambung Muslim Armas yang merupakan Ketua Umum KUPI (Keluarga Ureung Pidie).

Muslim yang merupakan pemilik dari 7 perusahaan level nasional masih terus melanjutkan tulisannya.

“Sedih melihat Aceh, setiap tahun selalu Silpa sekitar Rp 4 triliun, dana PSN Waduk Tiro yang sudah disiapkan oleh Pusat malah ditolak. Perlu diketahui secara mendalam, apa akar masalahnya.”

Baca juga: Warga Dibayar Ganti Rugi Lahan Proyek Bendungan Rukoh, Terendah Rp 18 Juta, Tertinggi Rp 1,3 Miliar

Ghazali Abbas Adan menimpali.

Menurutnya, jika tidak salah hanya satu kampung yang menjadi lokasi waduk Tiro, yaitu Blang Keudah.

“Tapi agaknya selama ini aparat berwenang tidak mampu meyakinkan mereka bahwa waduk itu sangat dibutuhkan untuk mengairi ribuan hektare sawah arah timur Krueng Tiro,” tulisnya.

“Tentu kalau terjadi pembebasan lahan namanya ganti untung, sehingga tidak merugikan masyarakat yang terkena pembebasan itu. Adapun waduk Rukoh sedang dalam proses pembangunan, dan insya Allah akan mengairi ribuan hektare sawah di wilayah barat Krueng Tiro,” lanjut Ghazali Abbas.

BACA SELENGKAPNYA: Sama-sama Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN), Begini Nasib Waduk Rukoh dan Tiro di Kabupaten Pidie

Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Eng Ir HT Abdullah Sanny MSc ikut memberikan pendapatnya.

Sebagai praktisi/engineer yang telah menangani 5 waduk besar, TA Sanny melihat dan memantau sendiri keberadaan waduk itu dapat mengubah ekonomi dan kesejahteraan secara drastis.

Tak hanya ekonomi petani dan perdagangan yang meningkat, bahkan budaya dan pendidikan pun akan berubah secara dramatis menuju kemajuan.

“Oleh karena itu saya pun siap bantu untuk memecahkan apa yang menjadi problem untuk Aceh lon sayang,” ujarnya.

Mendapat respons dari pakar infrastruktur nasional, Muslim Armas yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Alumni ITB pun semakin bersemangat.

“Ayo Prof Sanny, kalau perlu kita ajak para alumni ITB, IPB, USK, dll untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya waduk tersebut demi Aceh Lon Sayang,” tulis Muslim Armas.

Menyahuti ajakan ini, Prof TA Sanny mengatakan, saat pulang ke Aceh pada Idul Adha lalu, dirinya berdikusi dengan Rektor USK tentang berbagai riset dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa, serta program peubeudoh gampong agar ekonomi masyarakat bisa bangkit.

“Insya Allah kita bisa melakukan gerakan bersama untuk perubahan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan otsus semata dan masyarakat sudah harus bersiap seandainya dana otsus berhenti. Sedangkan kreativitas dan inovasi tanpa berhenti. Ini yang harus kita kembangkan. Insya Allah ada jalan kebangkitan. Aamiin,” ujarnya.

Baca juga: Proyek Bendungan Rukoh Beranggaran Rp 3 Triliun Rampung Tahun 2022, Ini Fungsinya Saat Beroperasi

Kegalauan Setelah Era Dana Otsus

Lalu, diskusi beralih ke tentang dana otonomi khusus yang mulai tahun 2023 turun menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dari sebelumnya 2,5 persen.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 (UUPA), Dana Otsus untuk Aceh akan berakhir pada tahun 2027.

Penelurusan penulis, saat ini mulai ramai dibincangkan tentang upaya merevisi UUPA agar dana otsus untuk Aceh dapat terus berlangsung selamanya, seperti yang diterima oleh Provinsi Papua.

“Kalau dana otsus terus ada ya patut bersyukur. Tetapi kita harus sudah siap apabila dihentikan pusat. Bismillah,” tulis Prof TA Sanny melanjutkan uraian tentang diskusinya dengan Rektor USK.

Muslim Armas kemudian membandingkan bagaimana kucuran dana otsus sejak tahun 2008, belum menjadi daya ungkit bagi perekonomian Aceh.

“Kita diberikan dana otsus sehingga APBA kita melebihi APBD Sumut, padahal penduduk Sumut lebih 4 kali penduduk Aceh, tetapi rakyat Sumut lebih makmur dibandingkan rakyat Aceh,” kata Muslim Armas.

Pengusaha berdarah Beureunuen Pidie yang lahir dan besar di Medan Sumatera Utara ini melanjutkan kalimatnya.

“Bagi saya, jika UUPA minta direvisi, selain perpanjangan dana otsus, kita minta kewenangan penuh Aceh dalam hal:

1. Perizinan

2. Lepas pantai 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Aceh

3. Kehutanan

4. APBA dan APBK terutama terkait setoran modal BUMD

5. Investasi

Jika ini dipenuhi Pusat, saya yakin Aceh akan meninggalkan jauh daerah lain.”

Baca juga: Kisah Diaspora Aceh – Muslim Armas, Perekat Perantau Pidie dan Pemilik 8 Perusahaan Level Nasional

Baca juga: Muslim Armas Kembali Pimpin KUPI, Wadah Perekat Perantau Pidie, Ini Catatan Kecil dari Idrus

Diskusi semakin menarik, Prof TA Sanny yang sangat padat dengan aktivitas kembali meluangkan waktu untuk menuliskan pendapatnya tentang dana Otsus dan kewenangan Aceh yang hendaknya dimasukkan dalam revisi UUPA.

“Ini yang harus kita cari solusinya. Ya kalau kewenangan itu harus terus kita diperjuangkan itu sangat ideal dan luar biasa. Akan tetapi sambil jalan juga tampaknya kita harus self correction berbagai hal yang harus kita perbaiki bersama terutama menyangkut character building:

1. Membangun visi dan misi yang kuat tentang Aceh ke depan.

2. Elaborasi manajemen pembangunan secara komprehensif-integral dengan memanfaatkan kearifan lokal

3. Membangun team works yang kuat.

4. Membuat suasana yang kondusif agar investor tidak takut masuk Aceh karena saya pun belum berhasil meyakinkan investor. Padahal saya sudah menggunakan beberapa network saya dengan Jepang, Korea, dan Australia. Bahkan sayapun sudah pernah memanfaatkan network Alm Prof. BJ. Habibie dengan Eropa, tetapi gagal juga.

5. Permasalahan Aceh leadership, ini juga perlu dipikirkan dan digodok dengan matang.

Inilah kira-kira beberapa hal yang harus kita bahas dan kaji untuk perubahan Aceh,” tulis Prof TA Sanny.

“Setuju Prof, perlu terobosan-terobosan baik self correction maupun perjuangan kita ke Pusat. Jika elite di Aceh tidak berubah, maka akan sangat sulit rakyat berubah. Saya kira sudah saatnya kita duduk bersama, singkirkan perbedaan yang ada, fokuskan demi kemajuan Aceh,” timpal Muslim Armas.

Baca juga: Dana Otsus Aceh Habis Tahun 2027, DPRA Diminta Segera Bergerak Invetarisir Pasal UUPA untuk Revisi

Baca juga: Perjuangkan Dana Otsus Tetap Lanjut, DPRA Getol Finalkan Draf Revisi UUPA Lewat Satu Pintu

Jalan Keluar Atas Kebuntuan Birokrasi

Menjelang tengah malam, diskusi semakin menghangat.

Prof TA Sanny menyarankan penting segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan birokrasi dan solusi terbaik.

“Mohon maaf sekali nih, saya harus mengemukakan satu hal yang sangat penting: Orang pusat itu selalu mengatakan susah memahami cara berpikir ureung Aceh dan kadang tidak klop dengan diskusi yang sedang dipaparkan. Terus terang saya belum juga belum faham dengan tepat apa yang dimaksud,” tulisnya.

Prof TA Sanny hanya bisa menduga ada beberapa penyebab sehaingga orang pusat kerap bilang “susah memahami cara berpikir ureung Aceh dan kadang tidak klop dengan diskusi”. Di antaranya:

1. Ureung belum pandai berdiplomasi/negosiasi/lobbying.

2. Saya tidak tahu apakah karena kapasitas intelektual yang belum memadai

3. Budaya Aceh yang terlalu keras dalam berpendapat (atau hanya suaranya saja keras?) sebab yang kita hadapi itu mayoritas orang Jawa yang lebih mengutamakan itu cita rasa, bukan semata logika.

“Hal-hal seperti ini yang harus kita bahas dalam FGD Tokoh Aceh Nasional. Silahkan yang ahli sosial dan budaya yang membahas dengan mendalam. Itu hanya reka-reka saya saja karena pergaulan saya dengan mereka di berbagai forum nasional. Mohon maaf bila ada salah tafsir karena kita sedang bicara budaya ke Indonesiaan yang multikultural,” ujarnya.

“Itu bahan yang kita perlu bahas besok. Mumpung saya punya waktu di tengah malam,” lanjut TA Sanny dalam postingannya pada pukul 00.17 WIB.

Diskusi hampir berakhir ketika Prof TA Sanny mengucapkan salam dan selamat beristirahat.

Tapi ternyata diskusi kembali berlanjut ketika Hakim Adhoc Tipikor Dr Taqwaddin memosting pendapatnya pada pukul 00.30 WIB.

“Pahamilah orang Aceh secara verstehen dan inheren.

Menyo ta tuoh tueng hatee, kreeh jeut ta raba. Tapi menyo ka teupeeh hatee, bu leubeeh han dipeutaba.”

Menurut Taqwaddin, butuh sentuhan khusus untuk meyakinkan masyarakat di akar rumput, dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti dan memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka.

Karena malam sudah larut, diskusi pun mulai meredup.

Tapi hanya beberapa jam kemudian, setelah shalat Subuh, grup kembali aktif dengan berbagai diskusi, termasuk pendapat Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin MA, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan PON 2024 di Aceh dan Sumut.

Insya Allah akan kita rangkum di lain kesempatan, dalam bab yang berbeda.(*)

Baca juga: Gubernur Nova Iriansyah Sebut Aceh tak Perlu Takut Jika Dana Otsus Berakhir, Ini Alasannya

*) PENULIS adalah Jurnalis Harian Serambi Indonesia.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA ARTIKEL KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI