Breaking News:

Opini

Hardikda Momentum untuk Bangkit

Anggaran pendidikan yang mencapai Rp 3,5 triliun pada 2021 hasilnya tidak sebanding dengan capaian prestasi sekolah-sekolah Aceh

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
SYARBAINI OESMAN, Pemerhati pendidikan berdomisili di Banda Aceh 

Untuk jadi pengawas sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat.

Dengan demikian, yang terjaring menjadi pengawas adalah mereka yang telah memiliki jam terbang yang cukup.

Misalnya, pernah punya masa kerja dalam jumlah tertentu, pernah jadi kepala sekolah, dan sebagainya.

Demikian pula rekrutmen kepala sekolah, sudah ada aturan bakunya.

Lebih-lebih sekarang ketika Pemerintah memberlakukan program Sekolah Penggerak, seharusnya tidak boleh ada lagi penggantian kepala sekolah yang dilakukan secara ugal-ugalan.

Pemerintah sudah sungguh- sungguh berupaya membenahi pendidikan.

Hanya saja masih ada oknum di lapangan yang bekerja dengan mental preman, menjadikan pendidikan sebagai lahan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Misalnya mutasi jabatan kepala sekolah yang sarat kepentingan dan permainan.

Budaya kerja juga penting jadi catatan.

Birokrasi pendidikan selama ini disinyalir terjebak pada budaya kerja yang lebih bersifat prosedural dan rutinitas belaka.

Pelaksanaan pelatihan, misalnya.

Dari tahun ke tahun berlangsung begitu- begitu saja.

Hanya sekadar mengejar realisasi anggaran.

Akhirnya tidak salah jika ada anggapan yang menuding bahwa kegiatan tersebut tidak lebih sekadar mengejar fee hotel dan honor panitia.

Pelatihan harus dirancang berdasarkan need assesment.

Apa yang perlu dilatih dan siapa yang perlu dilatih? Jangan terkesan menghambur uang.

Tidak terlihat hasil yang signifikan dari apa saja yang sudah dilatih.

Mutu guru dan tenaga pendidik begitubegitu saja! Catatan ketiga terkait dengan kinerja kepala sekolah.

Elemen ini sangat berpengaruh besar terhadap mutu sebuah satuan pendidikan.

Jangan membebani mereka dengan tugas-tugas yang kurang substantif seperti gotong- royong atau menciptakan pressure lewat program BEREH yang sebenarnya sudah cukup terwadahi lewat program 10 K.

Terlepas dari plus-minus SDM kepsek kita, Disdik harus punya program yang jelas bagaimana memperkuat mereka.

Makanya dibutuhkan SDM yang hebat pula di level manajemen Disdik.

Mereka yang punya visi bagaimana membangun kualitas sekolah.

Orang-orang yang punya ide.

Maaf, bukan “avonturir” yang mengejar keuntungan finansial secara kurang terhormat.

Catatan berikutnya, kepemimpinan Disdik harus konsisten pada mutu dan tidak mudah latah.

Merujuk saja pada Renstra dan RPJM yang sudah disusun dengan susah payah oleh tim yang pastinya mereka itu hebat-hebat.

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar berikutnya adalah partisipasi publik, dalam hal ini orang tua dan masyarakat.

Ini aspek di luar ranah birokrasi.

Meski di luar kewenangan Disdik, tidak ada salahnya dicoba membangun komunikasi dengan masyarakat lewat jalur- jalur formal dan informal guna menyusun sebuah mekanisme peran serta masyarakat dalam mengawasi peserta didik.

Bagaimana meningkatkan peran sosial kontrol publik terhadap aksi bolos sekolah, tawuran, perundungan, game online, dan berbagai potensi merusak lainnya.

Ini yang perlu dimaksimalkan, sehingga upaya kolektif meningkatkan kualitas pendidikan bisa terwujud.

Selamat Hardikda)'>Hari Pendidikan Daerah ( Hardikda) Aceh ke-63.

Semoga! (ben.nirbaya@gmail.com)

Baca juga: Menyoal Rendahnya Mutu Pendidikan Aceh

Baca juga: Pendidikan Aceh: Bangkit Atau Terhimpit?

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved