Kemiskinan, UMKM dan Investasi Aceh

Tertundanya kelanjutan pembangunan pabrik semen PT SIA di Laweung, proses konstruksi PLTA Tampur belum sesuai perencanaan awal, tertundanya pengembangan Pabrik Pengolahan Ikan di Kawasan Industri Perikanan (KIP) Lampulo, gagalnya investor Uni Emirat Arab menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata di Pulau Banyak serta belum optimalnya pengelolaan empat Kawasan Industri Strategis yang diperuntukkan untuk kawasan investasi yaitu Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, semuanya telah menyumbangkan rendahnya angka investasi di Aceh pada akhir tahun 2022.

Kerja fokus

Upaya menekan angka kemiskinan menjadi tantangan yang makin sulit bagi Pemerintah Aceh.

Berkurangnya porsi sumber keuangan juga menjadi persoalan yang serius. DOKA yang sejak lima belas tahun terakhir selalu diterima 2 persen dari total DAU nasional, maka sejak 2023 hingga 2027 nanti jatah DOKA tersebut menjadi 1 persen atau berkisar hanya 4 triliun rupiah.

Ditambah lagi dengan lesunya pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional pasca pandemi Covid-19 dan efek perang berkepanjangan Rusia-Ukraina telah mengisi daftar panjang hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam upaya penanganan kemiskinan.

Menyikapi hambatan-hambatan tersebut diperlukan kerja fokus dari Pemerintah Aceh dan semua stakeholder yang ada.

Mapping UMKM dan kebutuhan mendesak Qanun Aceh tentang Pemberdayaan UMKM Aceh kiranya harus segera direalisasikan sehingga dengan dana yang semakin terbatas upaya pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan lebih koordinatif, efektif dan efisien, tepat sasaran serta bertahap dan berkesinambungan.

Demikian pula dengan bidang Investasi, upaya promosi tentang potensi-potensi investasi harus terus gencar dilakukan untuk menarik para investor, baik investor dalam maupun luar negeri.

Penciptaan iklim yang kondusif berkaitan dengan kesiapan masyarakat Aceh dalam menerima investor, pelayanan publik yang baik dan transparan serta penetapan pajak yang saling menguntungkan harus lebih maksimal dilakukan.

Jika kedua bidang kegiatan ekonomi riil ini mampu di-handle dengan kerja fokus, semua stakeholder diajak terlibat, berkomitmen dan ikut bertanggungjawab, maka diyakini akan mampu menekan angka kemiskinan dan fondasi ekonomi Aceh akan lebih stable di masa yang akan datang.

• Manfaat Kandungan Minyak Telon dan Kayu Putih untuk Kesehatan Bayi

• Saat Konser DEWA 19, Mulan Jameela Singgung Perselingkuhan, Puji Suaminya Ahmad Dhani

• Ketua Panwascam Lantik Pengawas Pemilu Tingkat Desa di Krueng Barona Jaya Aceh Besar