Rocky Gerung vs Moeldoko: Tentang “Tak Berhati” - Bagian I

Selanjutnya, keberadaan perguruan tinggi sedari dulu, semenjak kelahirannya sedikit kurang dari 1000 tahun yang lalu, memang berfungsi sebagai pencari dan penyuara kebenaran.

Dua lembaga ini paling kurang harus memastikan akal sehat, berlanjut untuk kebaikan bangsa.

Berbagai aktor dan lembaga boleh saja meninggalkan ruang demokrasi itu, akan tetapi membiarkannya menjadi sebuah ruang sepi tak berpenguni, apalagi oleh lembaga yang memang bertugas untuk itu adalah kesalahan yang tidak hanya perlu diprihatinkan, akan tetapi juga mesti dikecam dengan sungguh-sungguh.

Apa hubungan Rocky, partai politik,perguruan tinggi, dan ruang kosong demokrasi?

Apa bukti memang ruang demokrasi itu telah kosong melompong, dan ditinggalkan dengan sengaja oleh penghuni yang sesunguhnya?

Tidak perlu banyak mencari fakta yang terlalu rumit, apalagi menjadi ahli bergelar akademik tertinggi.

Baca juga: Kuasa Aceh: Bukan “Penghinaan” Untuk Aceh, BRR dan Kuntoro Mangkusubroto, Bagian - IV

Cukup menjadi orang awam biasa saja.

Pernahkah ada diskusi atau diskursus cerdas tentang berbagai kebijakan besar pemerintah, atau berbagai kejadian penting, paling kurang sesama pemangku kepentingan utama?

Ambil saja beberapa, seperti utang luar negeri, Undang-Undang Omnibus Law, IKN, hilirisasi sumber daya alam, perpanjangan masa kerja KPK, Undang-Undang Kesehatan, tenaga kerja manual asing-Cina, jebakan investasi-utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung?

Itu adalah sebagian perkara besar yang perjalanannya nyaris tak tersentuh dengan perbincangan serius, apalagi perdebatan sengit di kalangan lembaga perwakilan rakyat.

Kalau dahulu pada masa pemerintahan SBY ada pikiran-pikiran kritis lewat Forum Rektor yang kadang juga tak sepenuhnya direspons oleh pemerintah, kini norma itu telah musnah.

Pesan kilat yang dikirimkan kepada masyarakat akademik terjawab sudah dengan campur tangan berlebihan pemerintah dalam pemilihan pimpinan universitas.

Pernahkah partai politik, bahkan mereka yang berada dalam koalisi pemerintah yang berkuasa sekalipun, memberikan pencerahan kepada publik kenapa berbagai kebijakan itu layak dan perlu?

Pernahkah, berbagai usul dan kebijakan rezim pemerintah Jokowi mendapat respons yang hangat, kritis, baik kontra maupun pro di parlemen?

Baca juga: Perkataannya Kontroversi, Rocky Gerung Tuding PDIP jadi Dalang Demo 2 Hari di Rumahnya

Pernahkan cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi memberikan pandangan dan posisi akademik mereka terhadap berbagai isu penting nasional yang sedang berkembang?