Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Aceh - Jakarta, dan Empat “Provinsi Pemberontak” - Bagian X

Aceh menerima berbagai pelimpahan kewenangan, dan dana pembangunan yang tidak biasa, namun masih saja belum menemukan format pemerintahan dan pembangunan yang mampu membawa kesejahteraan kepada warganya.

Apakah hanya Aceh yang berstatus sebagai “provinsi pemberontak” di Republik ini? Bagaimana dengan gelombang pemberontakan Darul Islam pada tahun limapuluhan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, yang kemudian masuk ke Aceh?

Bagaimana dengan pemberontakan PRRI /Permesta yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan dan sebagian Sulawesi?

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - VI: Gen Z dan Alpha, Literasi dan Numerasi Abad 21

Bila kita mengambil garis awal pemberontakan sejumlah provinsi di Indonesia pasca kemerdekaan, maka sesungguhnya kondisi sosial ekonomi, paling kurang empat “provinsi pemberontak” - Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh- sebelum dan sesudah pemberontakan tidaklah berbeda sangat jauh.

Kecuali Jawa Barat yang memang kondisi sosial ekonominya telah terbangun relatif baik semenjak masa Belanda,terutama SDM nya, tiga provinsi lainnya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh relatif memiliki posisi yang tidak berbeda jauh dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dari ketiga provinsi itu dalam hal SDM, mungkin tradisi intelektual Sumatera Barat agak terdepan, sementara Aceh memiliki kekayaan SDA-minyak bumi yang cukup lumayan.

Dalam hal tradisi Keislaman, keempat provinsi dapat dianggap terdepan dengan tradisi islam yang kental, namun juga terbuka terhadap gelombang modernitas yang ada pada saat itu.

Keempat provinsi ini juga mempunyai kekayaan tradisi entreprenurship-kewirausahaan yang relatif menonjol yang ditandai dengan budaya perdagangan yang padat melintasi sejarah.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Yahudi, Pendidikan, Montasik, Peusangan, Meukek - Bagian V

Kempat Propinsi ini -kecuali Jawa Barat- juga memiliki konektivitas kelautan yang memadai, yang memberikan peluang besar kepada pelaku ekonomi lokal untuk berhubungan dengan mitranya di luar negeri.

Ketika ada konektivitas itu maka yang saling mengalir tak hanya barang dan orang antar kawasan dan negara luar, akan tetapi juga ide dan pikiran yang membuat dinamika tersendiri tentang keterbukaan, keragaman, inklusivitas, dan toleransi.

Rentang waktu pemberontakan dari keempat provinsi ini relatif sama, namun masa penyelesaiannya walupun berbilang tahun, tetap saja berdekatan.Ada perbedaan mendasar tentang cara akhir dari setiap provinsi ini menyelesaikan masa konfliknya dengan pemerintah pusat.

Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan ditumpas habis oleh pemerintah pusat. Kartosuwiyo mati dihadapan reçu tembak pemerintah pada 5 Septembet 1992 dengan cap pengkhianat Republik.

Ia adalah salah satu sahabat terdekat Sukarno, bahkan khabarnya Sukarno menangis ketika ia manandatangani Surat keputusan dan perintah penembakan mati itu.

Samahalnya dengan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar dan pengikutnya juga diperangi, dikejar, dan diberantas oleh pasukan TNI di bumi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - IV: 1000 Hari Pertama, Belanja Sosial vs Investasi

Kematian tragisnya Kahar Muzakar ditembak mati dalam sebuah pertempuran sengit antara pasukannya pasukan TNI dari satuan Divisi Siliwangi Kujang I melalui Operasi Tumpas yang dipimpin langsung oleh Jenderal M. Jusuf. Kahar Muzakar adalah mantan anggota TNI terkemuka dari wilayah Indonesia Timur pada masa awal kemerdekaan.