Patuhilah Aturan agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (2/9/2024) mewartakan, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, membantah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dihapus atau tak dijual lagi, tapi alokasi pembeliannya diatur berdasarkan jenis kendaraan. Sanggahan itu untuk menanggapi informasi viral di media sosial yang menyebut pertalite tidak lagi dijual di seluruh SPBU. "Pertalite (dihapus)? Nggak ada, nggak ada (penghentian)," ujar Tiko, Minggu (1/9/2024).

Saat ini, menurutnya, pemerintah sedang menggenjot pengguna aplikasi MyPertamina. Lewat MyPertamina, nantinya konsumen pertalite dan solar bakal mendapat alokasi subsidi sesuai jenis kendaraannya. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan, Pertamina tetap mendukung upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran melalui pendataan pengguna BBM subsidi dengan pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id. 

Dalam prosesnya, wilayah pendaftaran QR Code pertalite akan dilakukan secara bertahap, dengan dikhususkan terhadap kendaraan roda empat. Saat ini, pendaftaran QR Code pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) serta Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. "Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," ujar Heppy.

Pengguna kendaraan dapat mendaftarkan diri dengan mempersiapkan foto KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. "Bagi pengguna pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Dalam penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat agar tepat sasaran, maka stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan ujung tombak. Karena itu, SPBU wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta mendukung pengawasan pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu, agar BBM subsidi mencukupi kuota dan tepat sasaran, pemerintah daerah sebaiknya juga membatasi pembelian BBM ini sesuai dengan jenis kendaraannya. Dengan pengendalian itu, kita harapkan tingkat kebocoran BBM subsidi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dapat ditekan.

Pertamina juga perlu melakukan beberapa langkah agar BBM subsidi yang disalurkan tepat sasaran. Langkah itu, antara lain, menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM subsidi di SPBU secara real time. Tujuannya, konsumen yang membeli BBM tersebut adalah masyarakat yang berhak. Pertamina juga harus melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Sebab, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM subsidi. Selanjutnya, Pertamina harus meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi yang tak sesuai peruntukan. 

Di luar itu, peran serta masyarakat untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran adalah dengan mau menjadi pengguna aplikasi MyPertamina. Dengan cara tersebut, konsumen pertalite dan solar bakal mendapat alokasi BBM subsidi sesuai dengan jenis kendaraannya. Karena itu, bagi pengguna pertalite dan solar yang belum melakukan pendaftaran QR Qode di MyPertamina agar segera melakukannya. Dengan cara tersebut, berarti kita sudah ikut memastikan BBM subsidi tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, masyarakat yang melihat adanya ketidakwajaran dalam pengisian BBM subsidi di SPBU agar segera melapor ke aparat penegak hukum terdekat atau ke Pertamina dan jajarannya untuk ditindak. (*)

POJOK

16 Demonstran dipulangkan ke keluarga

Kira-kira ke depan akan ada lagi yang demo atau nggak ya?

Pemerintah jamin tak hapus pertalite

Tapi, soal harganya akan naik atau tidak belum bisa dijamin kan?

Pelamar CPNS membeludak

Di Aceh, hal seperti ini bukan kondisi baru kan?