Wakaf Aceh Prioritas Utama Mualem – Dek Fadh

 Tentu ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan akan menampung banyak tenaga kerja jika aset ini dikembangkan melalui pembentukan BMG di setiap desa di Aceh. 

Potensi ini akan lebih optimal lagi,  jika kita mampu menginisiasi wakaf karbon, yang mempunyai potensi yang sangat besar, terutama untuk karbon biru (blue carbon), dengan potensi pengembangan mangrove di seluruh Aceh. 

Baca juga: Wakaf Baitul Asyi, Spirit bagi Masyarakat Aceh

Program karbon biru ini tentu sejalan dengan program yang akan dijalankan oleh Presiden Indonesia terpilih Prabowo, yang menargetkan untuk mendapatkan dana sebesar USD65 miliar pada tahun 2028, melalui penjualan karbon kredit. Proyek yang akan dilakukan untuk bidang ini antara lain, konservasi hutan, reforestasi dan penanaman mangrove.

Program wakaf juga kembali menjadi salah satu di antara 21 program prioritas yang akan diimplementasikan oleh pasangan Mualem – Fadhlullah jika mereka terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Sektor wakaf juga menjadi salah satu program utama dalam 9 (Sikureung) Program Kerja Aceh Maju, tepatnya pada Cap Sikureung Aceh Maju 8. Di bawah agenda ‘Mendorong Industri Kreatif’, disebutkan bahwa ada tiga program yang terkait dengan sektor wakaf (pada nomor 14, 15 dan 16) yaitu:

Mendorong Aceh menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya.

Mendorong terbentuknya Bank Wakaf oleh pemerintah sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah.
Mendorong terbentuknya dan atau mengoptimalkan peran Baitul Mal Gampong dalam memajukan sektor wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.

Membaca visi, misi, dan program ini, saya optimis sektor wakaf akan mampu kembali bangkit menjadi salah satu instrumen ekonomi utama di Aceh. 

Hal ini juga sejalan dengan beberapa program terkait wakaf yang sedang direncanakan di tingkat nasional baik oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Satu hal yang menarik untuk kita di Aceh bahwa di tingkat nasional, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mendukung ekonomi syariah, dilakukan penguatan kelembagaan KNEKS yang akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES). 

Transformasi KNEKS menjadi BPES ini juga akan membawa pengaruh besar bagi pengembangan sektor wakaf di Indonesia.  

Sudah pasti transformasi ini juga akan membawa pengaruh positif bagi pengembangan sektor wakaf di Aceh sesuai dengan rencana yang disusun dalam visi, misi dan program pasangan Mualem – Fadhlullah itu. 

Melihat sektor wakaf menjadi salah satu prioritas utama, saya kemudian segera berterima kasih kepada rekan saya itu karena ia telah membantu mengakomodasi beberapa ide dan pandangan terkait pengembangan sektor yang sangat dekat di hati.

Rekan saya itu kemudian menawarkan kesediaan saya untuk ikut serta menjadi salah seorang anggota tim pemenangan pasangan yang mengusung wakaf sebagai salah satu program prioritas utama pembangunan Aceh ke depan. 

Setelah berfikir beberapa lama dan meminta pandangan beberapa rekan yang lain, akhirnya saya menyatakan kesediaan untuk bergabung dan terlibat secara aktif dalam kegiatan politik khususnya untuk memperjuangkan sektor wakaf berada di arus utama pembangunan Aceh.