KUPI BEUNGOH

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Masa Perubahan Politik: Butuh Kebijakan Kritis dan Inklusif

Pergantian pemimpin ini dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, serta fokus program-program pendidikan yang ada.

Editor: Agus Ramadhan
FOR SERAMBINEWS.COM
Aishah, Mahasiswa Doctoral Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penyakit pendidikan yang ada saat ini tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan memperkenalkan program-program baru yang indah di atas kertas.

Salah satu penyebab utama stagnasi dalam sektor pendidikan adalah ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan nyata.  

Dalam hal ini, penanggung jawab dalam sektor pendidikan harus lebih jeli dan cermat dalam memetakan kebutuhan pendidikan.

Ini bukan hanya soal pembangunan fisik seperti gedung sekolah dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kualitas guru, kompetensi pengelola pendidikan, serta manajemen anggaran yang efisien.

Jika kebijakan pendidikan tidak didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap masalah yang ada, maka hasilnya hanya akan menjadi seremonial yang tidak menyentuh inti permasalahan.

Kompetensi pengelola pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan salah satu aspek yang sering terabaikan.

Banyak pejabat yang memegang posisi penting dalam tanggung jawab pendidikan, tetapi kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan riil di lapangan.

Mereka lebih terfokus pada hal-hal administratif, laporan formal, dan pencapaian target yang telah ditentukan di awal tahun anggaran.

Padahal, di balik meja dan laporan, para guru dan pendidik di lapangan sering kali menghadapi kenyataan yang jauh berbeda.

Mereka berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik meskipun sering kekurangan sumber daya, baik itu dalam hal materi ajar, fasilitas, maupun pengembangan profesionalisme mereka.

Pengawasan kompetensi di sektor pendidikan sangat krusial, tetapi kerap kali tidak mendapat perhatian serius dari pejabat yang seharusnya bertanggung jawab.

Banyak pejabat pendidikan yang hanya sibuk dengan seremonial dan kegiatan administratif yang tidak berujung pada perubahan nyata.

Dalam praktiknya, mereka seringkali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi guru dan siswa di lapangan.

Misalnya, banyak daerah yang meskipun memiliki kebijakan pendidikan inklusif, tidak memiliki guru terlatih yang mampu mengelola kelas inklusif dengan baik.

Pembangunan fisik sekolah yang tampak megah di kota-kota besar juga seringkali tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas pengajaran yang efektif di kelas-kelas.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved