Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Masa Perubahan Politik: Butuh Kebijakan Kritis dan Inklusif

Lebih jauh lagi, banyak pegiat pendidikan yang diam-diam bekerja di belakang, seperti para guru yang berusaha untuk mengajar di bawah tekanan dan dengan sumber daya yang terbatas, atau organisasi non-pemerintah yang berusaha mendampingi sekolah-sekolah dengan program-program pemberdayaan.

Mereka ini, meskipun bekerja tanpa pamrih dan seringkali lebih dekat dengan kebutuhan riil di lapangan, sering tidak mendapat perhatian dari pemerintah, baik dalam hal dukungan kebijakan maupun dukungan sumber daya.

Sebaliknya, banyak program pendidikan yang didorong oleh kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi pada seremonial dan pencapaian angka daripada pada perbaikan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

Misalnya, meskipun ada banyak inisiatif untuk mendigitalkan pendidikan, namun tidak ada upaya konkret untuk melatih guru atau menyediakan perangkat yang memadai di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah harus lebih membuka diri terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama mereka yang sudah terbukti berkontribusi secara langsung di sektor pendidikan, meskipun di luar jalur birokrasi yang formal.

Alih-alih hanya mencari pengakuan formal atau prestasi angka, pemerintah perlu mengubah paradigma dan mengakui peran penting yang dimainkan oleh para pendidik yang bekerja dengan ketekunan di lapangan, serta organisasi dan komunitas yang sering kali jauh lebih paham tentang tantangan pendidikan yang sesungguhnya.

Ini bukan sekadar masalah kebijakan atau keputusan politik, tetapi sebuah upaya untuk menciptakan keberlanjutan dan perbaikan nyata dalam sistem pendidikan.

Jika sektor pendidikan benar-benar ingin memajukan pendidikan khususnya di Aceh tercinta ini, maka mereka harus mulai dengan menyusun kebijakan yang lebih berbasis pada data dan laporan nyata, serta mendengarkan lebih banyak suara dari mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan sehari-hari.

Lebih jauh lagi, ada ketidakseimbangan antara keinginan untuk mengubah dunia pendidikan dengan realita yang dihadapi di lapangan.

Penanggung jawab sektor pendidikan harus menyadari bahwa perubahan yang terjadi harus berbasis pada peningkatan kualitas dari dalam, dengan menilai kompetensi dan kapasitas bukan hanya di kalangan guru, tetapi juga para pengelola pendidikan di tingkat lokal.

Banyak pejabat yang menduduki posisi penting dalam pendidikan belum tentu memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana meningkatkan kualitas manajemen sekolah serta pembelajaran di sekolah-sekolah.

Oleh karena itu, reformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan kebijakan baru, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi dari mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan.

Selama ini, pendidikan yang bergerak di bawah radar, baik itu guru-guru yang bekerja ekstra di luar jam sekolah atau lembaga-lembaga kecil yang mengelola pendidikan dengan sumber daya terbatas, seringkali diabaikan oleh kebijakan yang lebih berfokus pada hal-hal yang lebih terlihat di permukaan.

Mereka yang bekerja keras di tingkat lokal, yang sebenarnya memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi, jarang mendapatkan dukungan yang memadai.

Sistem yang tidak mendengarkan suara mereka hanya akan memperburuk masalah yang ada.