KUPI BEUNGOH

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Masa Perubahan Politik: Butuh Kebijakan Kritis dan Inklusif

Pergantian pemimpin ini dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, serta fokus program-program pendidikan yang ada.

Editor: Agus Ramadhan
FOR SERAMBINEWS.COM
Aishah, Mahasiswa Doctoral Universitas Pendidikan Indonesia. 

*) Oleh Dr. Aishah, M.Pd

PENDIDIKAN adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah negara.

Di Indonesia, pendidikan dasar dan menengah menjadi fondasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa.

Di tengah pergantian pemimpin daerah, seperti gubernur dan walikota, sektor pendidikan seringkali terpengaruh oleh perubahan kebijakan politik yang tidak jarang memunculkan ketidakpastian.

Pergantian pemimpin ini dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, serta fokus program-program pendidikan yang ada.

Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu-isu kritis yang tidak hanya relevan dalam konteks pergantian politik ini, tetapi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Pendidikan dasar dan menengah, sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi penerus bangsa.

Di Indonesia, sektor ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan negara, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal pemerataan akses, kualitas pengajaran, dan keterlibatan masyarakat.

Maka, penting untuk terus memperbaiki sistem pendidikan agar dapat menjawab kebutuhan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks, dalam prakteknya, kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali bersifat reaktif, tidak terencana dengan matang, dan terlalu terfokus pada aspek administrasi tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, meskipun banyak inisiatif yang diluncurkan, hasil yang dicapai seringkali tidak maksimal.

Penangung jawab sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali terjebak dalam rutinitas seremonial dan formalitas birokrasi, sementara aspek yang lebih esensial seperti identifikasi kebutuhan riil pendidikan dan penguatan kompetensi pengelola pendidikan seringkali terabaikan.

Pendidikan membutuhkan kebijakan yang lebih tajam dan berbasis pada analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dari sistem yang cenderung reaksioner, kita memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan nyata di sektor pendidikan.

Sayangnya, kebijakan pendidikan sering kali hanya berputar pada isu-isu besar yang terdengar baik di permukaan, seperti pemerataan akses, pemberian bantuan sarana prasarana, atau reformasi kurikulum.

Meskipun ini penting, fokus utama seharusnya lebih tajam pada bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan dampak nyata di lapangan.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved