Kurangi Protokoler tidak akan Kehilangan Wibawa

Peringatan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto agar kepala daerah mengurangi protokoler, kiranya perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak bersangkutan. Sebab, protokoler yang berlebihan selain menghabiskan anggaran, juga meciptakan suasana kurang kepekaan, terutama saat berkunjung ke daerah.

Selama ini, sudah menjadi rahasia umum ketika kepala daerah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayahnya, terkadang penyambutan di daerah sangat berlebihan. Begitu juga kepala daerah yang membawa rombongan dalam jumlah besar, padahal  mereka tidak terkait dengan program kunker sang kepala.

Rombongan yang dibawa tersebut seringkali bukan pihak terkait, tetapi malah pihak lain yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika diminta untuk menjelaskan apa fungsi mereka dalam rombongan tersebut malah tidak bisa menjawab, kecuali hanya untuk ambil honorarium dari kegiatan kepala daerah tersebut.

Selain itu, jumlah ajudan (ADC) kepala daerah terkadang terlalu banyak, sehingga tidak tahu lagi apa yang mesti dikerjakannya. Istilahnya ada ajudan dalam, ajudan tengah, dan ajudan luar yang semestinya bisa dikerjakan oleh satuan pengamanan (Satpam).

Untuk itu, kita berharap agar peringatan yang disampaikan Ketua KPK tersebut harus benar-benar menjadi perhatian para kepala daerah. Yakinilah, para kepala daerah tidak akan pernah kehilangan wibawanya jika protokoler yang berlebihan tersebut dikurangi demi menghemat biaya negara, yang bersumber dari rakyat.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan kepala daerah mengurangi protokoler demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Setyo dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (4/5). Sejumlah kepala daerah mengikuti agenda tersebut lewat daring atau Zoom.

Setyo lantas memberi contoh KPK sejak dirinya bergabung pada 2018 lalu sudah sangat efisien. Kata dia, tak banyak protokoler yang mendampingi pejabat struktural dan pimpinan. Apalagi, pimpinan KPK juga tidak memakai kendaraan dinas.

"Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangilah. Itu bagian dari efisiensi," ujar Setyo. "Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali," imbuhnya. Setyo menyatakan protokoler yang banyak akan makin menguras anggaran.

"Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu ya. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah," ucapnya.

Untuk itu, sekali lagi, kita sangat setuju atas peringatan yang disampaikan ketua KPK tersebut. Sebab, protokoler yang berlebihan bukan saja menghamburkan anggaran negara, tetapi juga merusak ‘pemandangan’ saat pejabat yang bersangkutan turun ke lapangan. Nah?

POJOK

Sekolah Rakyat segera dibuka, fokus rekrut siswa miskin

Kalau miskin keteleladanan, dimana ada sekolahnya ya?

Psikodista akan gelar seminar tentang kesehatan mental

Soal mental, orang Aceh malah lebih, makanya perlu dikurangi, tahu?

Pertamina pastikan pasokan BBM lancar selama Ramadhan dan Idul Fitri

Oplos, oplos, oplos…