Saatnya Revolusi BPKS Sabang

Langkah revolusioner

Sudah puluhan tahun BPKS aktif dalam kegiatan pembebasan lahan, namun pembangunan fisik yang menjanjikan tak kunjung terlihat. Sebaliknya, infrastruktur yang dibangun masih bertaraf kabupaten dan jauh dari standar pelabuhan internasional. Hal ini menunjukkan lemahnya visi pembangunan di tubuh lembaga tersebut. Jika pengelolaan Sabang terus seperti ini, maka wajar jika publik mempertanyakan ke mana dana APBN yang setiap tahun dikucurkan. Jangan sampai BPKS hanya menjadi tempat nyaman untuk menggaji pejabat, bukan institusi yang menciptakan nilai tambah bagi Aceh.

Perlu dilakukan reformasi total terhadap struktur kepengurusan BPKS. Mereka yang tidak memiliki latar belakang bisnis dan pemasaran global harus digantikan oleh profesional yang benar-benar memahami manajemen kawasan ekonomi khusus dan logistik internasional. Kepala BPKS ke depan harus memiliki rekam jejak di dunia usaha, terutama dalam ekspor-impor dan pemasaran internasional. Ia harus mampu membangun jejaring dengan pelaku ekonomi dunia dan membawa Sabang keluar dari tidur panjangnya.

Jika ada kendala seperti konservasi laut yang menghambat pembangunan, maka saatnya dilakukan advokasi kebijakan nasional untuk membuka ruang pengembangan. Jangan menjadikan konservasi sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan manajerial. Sabang juga perlu dikembangkan sebagai kawasan wisata internasional yang terintegrasi dengan pusat perdagangan. Infrastruktur modern seperti pelabuhan kelas dunia, kawasan dagang bebas, dan sistem logistik digital harus segera dibangun.

Dengan begitu, Sabang bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di barat Indonesia, yang mampu menampung produk lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Tahun 2025 harus menjadi momentum pembaruan total bagi BPKS. Pemerintah pusat dan daerah harus berani bertindak tegas. Jangan biarkan lembaga ini menjadi fosil administratif yang hanya hidup dari anggaran, tapi matinya fungsi.

Sabang punya segalanya: sejarah, lokasi strategis, dan potensi alam. Yang belum dimiliki hanyalah manajemen yang benar-benar paham bagaimana membangun daerah dengan orientasi bisnis jangka panjang. Dan selama itu belum terwujud, maka BPKS akan terus menjadi kisah gagal dari sebuah harapan besar yang tak pernah ditepati.

Tahun 2025 harus menjadi titik balik. Pemerintah pusat dan pemilik BPKS—Gubernur Aceh, Walikota Sabang, dan Bupati Aceh Besar—harus berani mengambil langkah revolusioner. Jangan biarkan BPKS jadi beban negara dan penghambat kemajuan Aceh. Sabang harus hidup kembali, dan itu hanya bisa terjadi bila yang mengurusnya adalah mereka yang tahu cara berdagang, bukan sekadar tahu cara mencairkan anggaran. Kini saatnya merevolusi BPKS Sabang!