Wakaf dan Masa Depan Pendidikan: Dari Tradisi ke Transformasi

Biaya masuk TK bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara kuliah di universitas swasta ternama menembus belasan juta per semester. 

Bahkan, laporan HSBC Global Education menempatkan Indonesia di antara negara dengan biaya pendidikan tertinggi di dunia.

Ketika pendidikan menjadi hak yang ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan potensi intelektual, maka lahirlah ketimpangan struktural. 

Kampus kehilangan fungsi sebagai ruang nalar kritis dan justru menjadi perpanjangan pasar dan kekuasaan. 

Pemilihan rektor yang sarat intervensi, riset yang dikuasai sponsor korporasi, serta kriminalisasi terhadap suara-suara kritis adalah gejala akut dari krisis independensi akademik.

Bandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Mesir. 

Di sana, negara hadir sebagai penopang pendidikan. 

Universitas Malaya dan Istanbul University memberikan layanan pendidikan tinggi berkualitas dengan subsidi besar. 

Sementara Universitas Al-Azhar memberikan pendidikan gratis bagi mahasiswa dari seluruh dunia Islam--semuanya ditopang oleh dana wakaf yang dikelola secara profesional.

Wakaf sebagai Strategi Sistemik, Bukan Solusi Parsial

Mengandalkan APBN atau dana CSR untuk membiayai pendidikan tinggi tidak cukup menjamin keberlanjutan dan kemerdekaan akademik. 

Indonesia membutuhkan sistem pendanaan alternatif yang mandiri, berkelanjutan, dan berakar pada nilai keadilan sosial. 

Di sinilah wakaf menemukan kembali relevansinya--bukan hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi sebagai strategi peradaban.

Universitas Al-Azhar menjadi contoh historis dan kontemporer yang kuat. 

Berdiri sejak 970 M dan bertahan lebih dari seribu tahun, institusi ini ditopang sepenuhnya oleh wakaf: dari tanah pertanian hingga rumah sakit dan media. 

Pada 1986, tercatat dana wakaf tunai senilai 147 juta pound Mesir digunakan untuk mendanai lebih dari 55 fakultas dan ribuan staf.