Aceh Singkil : “Heer van de Kaart”, 1928, dan Iskandar Muda

Tapi tentu saja, itu semua tidak tercetak seperi peta Belanda. 

Dan seperti yang kita tahu, apa yang tak ada di peta Belanda, seringkali  tak ada pula dalam kepala para birokrat.

Tak Hanya Kaget, Tapi Juga Getir

Keempat pulau itu--Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang--tidak berpenghuni secara administratif, tapi selalu hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat pesisir. 

Pulau panjang dan pulau-pulau lainnya, disinggahi oleh nelayan dari Aceh Singkil hingga Sibolga. 

Gugusan pulau itu menjadi titik rehat dalam navigasi, tempat berlindung kala cuaca buruk, dan yang terpenting, menjadi bagian dari kisah. 

Maka jangan heran jika masyarakat setempat mengatakan dengan santai, “Itu pulau kami.” 

Bukan dalam logika surat tanah atau sertifikat waris. 

Ada logika “habitus” satu bentuk pengenalan alam yang membentuk diri, identitas, dan kedekatan spasial yang tak perlu disahkan dengan tanda tangan.

Dan inilah yang luput dari radar Tito dan kawan-kawanya. 

Bahwa tanah bukan sekadar entitas teknis, tapi simbol afeksi. 

Bahwa batas bukan hanya soal koordinat, melainkan tentang rasa memiliki, relasi sosial, dan dan bahkan bunga harum atau luka sejarah. 

Bagi masyarakat Aceh, terkhusus Singkil, narasi tentang pulau-pulau itu tidak dibentuk oleh sekolah yang hanya berurusan dengan kadasteral. 

Narasi mereka dibentuk oleh warisan turun-temurun tentang laut, arah angin, dan rumah singgah.

Maka ketika atas nama pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumut, tiba-tiba menyebut “pengelolaan bersama” seakan-akan sedang membicarakan lahan parkir. 

Akibatnya, reaksi di Aceh tak hanya kaget, tapi juga getir.