Menyoal 4 Pulau, Menanti Lobi Mualem ke Prabowo

“Kami lahir di sini, hidup di laut ini. Kalau pemerintah ambil pulau kami begitu saja, siapa yang melindungi kami?” tanya Zulfikar, seorang nelayan yang menggantungkan hidupnya di perairan Aceh Singkil.

Ujian kepemimpinan

Kita mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak sekadar bereaksi, tetapi bersikap strategis. Sudah seharusnya Pemerintah Aceh membentuk tim investigasi independen, keterlibatan ahli sejarah dan hukum tata negara, serta dialog terbuka antara Pemerintah Aceh dan pusat. Ini bukan waktu untuk diam. Jangan tunggu rakyat marah dulu baru bertindak. Kepemimpinan diuji bukan saat nyaman, tapi saat krisis seperti ini. Hadirkan solusi sebelum luka ini berubah jadi dendam.

Penting diingat, sejak perdamaian 2005, Aceh berjalan dengan banyak harapan. Namun, kasus seperti ini bisa menciptakan luka baru bila tidak diselesaikan secara adil dan transparan. Keadilan administratif harus berdiri sejajar dengan keadilan sejarah dan sosial.

Empat pulau kecil kini menjadi simbol besar. Ini bukan soal daratan di tengah laut, tetapi tentang kejelasan arah: Akankah Aceh tetap didengar, atau kembali dilupakan?

Pencaplokan empat pulau di Aceh Singkil bukan sekadar isu pengalihan wilayah. Tindakan pemerintah pusat itu mengabaikan martabat dan komitmen politik pascaperjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helsinki. Bagi masyarakat Aceh, pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara itu, secara administratif, tampak sederhana. Namun keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi sejarah, politik, dan identitas yang begitu kompleks.

Pulau-pulau itu bukan sekadar titik di peta. Keempat pulau itu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, adalah bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar masyarakat Aceh.
Menurut hemat penulis bukan pendekatan secara emosional terhadap pengalihan wilayah ini hanya akan memperdalam kecurigaan. Bila tidak ditangani secara sense of crisis keputusan administratif itu bisa menjadi percikan bagi munculnya kembali narasi resistensi yang lebih luas masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

Penulis menyarankan agar pendekatan persuasif harus segera dan cepat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem selama ini dikenal cukup dekat dengan Prabowo Subianto dan bahkan dianggap sebagai loyalis setia. Mualem selalu setia berjuang bersama Prabowo Subianto saat maju beberapa kali sebagai calon presiden. Di beberapa momentum acara kenegaraan kita melihat keakraban antara Gubernur Mualem dan Presiden Prabowo cukup hanya bukan sekadar atasan bawahan akan tetapi  sahabat yang begitu dekat.

Nah, momentum ini harus digunakan oleh Mualem untuk melobi 4 pulau di Aceh Singkil ini agar kembali menjadi milik Aceh. Apakah ini akan terwujud atau keakraban ini hanya isapan jempol belaka. Wallahu'alam bissawab.