Kepemimpinan dan Imajinasi Kebangsaan: Singkil, SBY, JK, dan Prabowo

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Dalam sejarah bangsa, selalu ada momen di mana peta bukan hanya sekumpulan garis dan warna, tetapi medan ujian bagi jiwa kebangsaan. 

Sengketa empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara bukan sekadar perkara koordinat atau administrasi, melainkan panggilan untuk menakar ulang kepekaan negara terhadap geografi kekuasaan dan geografi kepemilikan. 

Dan di persimpangan inilah, tiga sosok negarawan — Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto — membawa resonansi moral dan politik yang dapat membentuk arah sejarah.

Presiden ke-6, SBY, dikenal sebagai pemimpin yang tenang namun berhati-hati. 

Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan ketelitian dalam membaca dasar hukum administratif mengenai keempat pulau itu. 

Perspektifnya mencerminkan watak teknokratis yang percaya pada kekuatan dokumen, prosedur, dan kehati-hatian sebagai fondasi legitimasi negara. 

Namun dari situ pula tersirat kekhawatiran: jangan sampai negara, karena gegabah atau populis, mengorbankan stabilitas demi memuaskan tekanan jangka pendek.

Di sisi lain, Jusuf Kalla, negosiator ulung yang sudah terbiasa menghadapi daerah konflik, tampil dengan pendekatan yang lebih lentur dan pragmatis. 

Ia mengingatkan pentingnya keadilan historis dan keseimbangan sosial-politik. Dalam pandangan JK, empat pulau ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga tentang rasa keadilan warga Aceh yang merasa diabaikan. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Massa Bawa Spanduk "Aceh Melawan", Protes Keputusan Mendagri Soal 4 Pulau di Singkil

Ia bicara dalam bahasa kemanusiaan. Jangan sampai negara kehilangan kepercayaan publik hanya karena gagal mendengar denyut nadi dari bawah.

Dan di tengah dua figur senior itu, kini berdiri Prabowo — presiden terpilih yang akan mewarisi bukan hanya mandat politik, tapi juga persoalan pelik yang menyentuh akar sejarah dan emosi kolektif. 

Prabowo bukan teknokrat seperti SBY, dan bukan perunding seperti JK. Ia adalah pemimpin yang dibentuk oleh disiplin militer dan intuisi geopolitik. Namun justru dari situlah muncul peluang. 

Apakah Prabowo bersedia melampaui nalar kekuasaan demi membangun kembali narasi kebangsaan dari titik-titik pinggiran seperti Singkil?

Jika ketiganya disatukan dalam satu narasi, maka terbentuklah simfoni kepemimpinan yang langka. 

SBY memberi fondasi kehati-hatian: bahwa negara harus bertindak berdasarkan fakta hukum dan argumen yang kokoh. JK menawarkan nuansa keterlibatan sosial.  

Baca juga: Pak Fadli Zon, Singkil Itu Bukan Sekadar Wilayah, Ia Ruh Indonesia – Bagian 4

Baginya, negara tak bisa hanya bicara pasal tanpa menyentuh perasaan warga. Dan Prabowo — dengan karismanya yang sedang tumbuh — bisa menjadi pemimpin yang memadukan keduanya, menjadikan fakta sebagai pondasi, dan rasa sebagai jembatan.

Prabowo berada di posisi strategis untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga membangun pelajaran kolektif. 

Keputusannya bahwa negara hadir bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai pendengar dan pemeluk. 

Keputusan tentang empat pulau ini, jika diambil dengan kesadaran akan geografi kepemilikan, bisa menjadi titik balik penting dalam relasi pusat dan daerah.

Namun di sinilah letak tanggung jawab sejarah yang sesungguhnya. Prabowo bukan sekadar akan memutuskan nasib empat pulau, tapi juga akan meletakkan batu pertama bagi jenis baru narasi kebangsaan — narasi yang tidak lagi hanya dibentuk dari pusat ke pinggiran, melainkan tumbuh dari pinggiran untuk menyadarkan pusat.

Apakah negara hanya akan membungkus keputusan ini dalam bahasa koordinat dan peraturan menteri? Atau ia bersedia membuka lembar baru, dengan mengakui bahwa rasa memiliki lebih menentukan ketahanan kebangsaan daripada garis batas administratif?

Keempat pulau ini adalah pengingat yag sangat monomental. Bahwa di republik ini masih banyak wilayah yang merasa jauh dari pusat, bukan karena jarak, tapi karena ketidakpedulian. 

Dan ketika geografi kekuasaan terlalu dominan — ketika peta hanya bicara tentang siapa yang bisa memutuskan — maka geografi kepemilikan pun terkikis. 

Baca juga: Bawa Bendera Bulan Bintang, Massa Demo Juga Tolak Pembangunan 4 Batalyon di Aceh 

Padahal loyalitas warga tak pernah bisa dibeli dengan SK atau digambar ulang dengan pena birokrasi.

Seperti pelajaran dari Uni Soviet yang kini banyak disebut dalam kunjungan Prabowo ke Rusia.  Imperium Soviet runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena rakyatnya tak lagi merasa dimiliki. 

Di skala kecil, Singkil sedang memperlihatkan bagaimana rasa terpinggirkan bisa menimbulkan riak-riak keputusasaan.

Tapi sejarah juga memberi ruang bagi kebijaksanaan. SBY dan JK sudah menunjukkan dua kutub pendekatan- legal dan sosial. 

Prabowo, dengan kekuatan politik yang kini berada di tangannya, bisa menjahit dua pendekatan itu dengan kekuatan naratif. 

Ia bisa mengatakan kepada bangsa ini bahwa keputusan tentang Singkil bukan soal “menang-menangan”, tapi soal merawat perasaan kolektif sebagai bangsa.

Prabowo tidak perlu menjadi SBY, juga tidak harus menjadi JK. Tapi ia harus mampu mengambil pelajaran dari keduanya, dan membangun gaya kepemimpinan yang khas: keras dalam prinsip, lembut dalam mendengar. 

Ia bisa memulai dengan dua langkah konkrit yang tak hanya strategis, tapi juga simbolik.

Baca juga: Epigenetika Aceh Singkil: Pelajaran dari Catalonia, Mindanao, dan Skotlandia

Presiden terpilih Prabowo dapat memulai langkah strategis dengan membentuk tim lintas disiplin dan lintas empati — sebuah gugus kerja yang tidak hanya terdiri dari ahli hukum dan teknokrat, tetapi juga sejarawan, sosiolog, antropolog, serta perwakilan masyarakat adat Aceh dan Sumatera Utara. 

Ini bukan semata soal mediasi atau verifikasi data, tetapi usaha negara untuk menunjukkan bahwa ia mendengar dan memahami lapisan terdalam dari konflik. 

Dengan tim ini, pendekatan yang diambil tidak akan berhenti pada legalitas, tetapi menyeberangi jembatan ke legitimasi sosial dan kultural.

Di saat yang sama, negara perlu menaruh bobot serius pada basis sejarah dan penguasaan riil atas wilayah. 

Jangan sampai keputusan administratif justru mengingkari tapak sejarah panjang warga yang telah mengelola, menempati, dan menjalin relasi kultural dengan pulau-pulau itu. 

Penelusuran arsip kolonial, peta lama, dokumen agraria, hingga testimoni warga lokal bisa menjadi bahan untuk memperkuat keputusan negara. 

Langkah perlu dilakukan bukan dalam arti kekuasaan semata, tapi keadilan yang berpijak pada jejak nyata dan memori kolektif. 

Karena republik ini tak hanya dibangun dari hukum, tetapi juga dari rasa hormat pada sejarah orang-orang kecil yang telah lebih dulu menjaga tanahnya.

Dan dari Singkil, Prabowo bisa merumuskan ulang visi kebangsaan Indonesia. Bahwa republik ini bukan sekadar bentukan sejarah kolonial yang dipertahankan lewat birokrasi.

Baca juga: Aceh Singkil : “Heer van de Kaart”, 1928, dan Iskandar Muda

Tapi sebuah proyek bersama yang harus terus diperbarui lewat pengakuan, perasaan, dan rasa hormat antar wilayah.

Jika ia berhasil melampaui sekadar “menang di meja birokrasi,” dan mampu menjadikan Singkil sebagai contoh rekonsiliasi antara kekuasaan dan kepemilikan, maka ia bukan hanya menyelesaikan sengketa lokal.

Tapi sedang merintis jalan bagi lahirnya narasi kebangsaan yang baru — narasi yang tidak dibangun dari suara yang paling lantang, melainkan dari hati dan telinga yang paling jernih mendengar.

Dan mungkin, dari titik paling sunyi seperti Singkil, kita bisa menyaksikan bangkitnya pemahaman baru tentang apa artinya menjadi satu bangsa.

*) PENULIS adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI