Dua “Lelah”, Satu Bencana: MoU Helsinki dan Damai, Menang?

Ia menjadi semacam “anaman keras dari ATAS”, peringatan yang membungkam senjata lebih efektif daripada gencatan senjata resmi mana pun. 

GAM dan militer sama-sama kehilangan keluarga, sahabat, dan bahkan posisi strategis. 

Semua berubah dalam satu pagi.

Lalu dunia datang, bukan sekadar mengirim surat belasungkawa atau bantuan simbolis, tapi benar-benar datang. 

Negara demi negara mengirim kapal perang berisi bantuan kemanusiaan, pesawat kargo penuh logistik, tenaga medis, insinyur, dan relawan.

Organisasi internasional dari yang raksasa seperti Palang Merah, hingga komunitas kecil dari desa di Norwegia, membangun dapur umum di Meulaboh, memasang pompa air di Calang, membagikan selimut di Pidie. 

Aceh, yang selama puluhan tahun relatif tertutup akibat perang, tiba-tiba menjadi panggung global. 

Jalan-jalan yang dulu dijaga pos militer kini dilalui truk logistik bertuliskan “Norwegian Red Cross”. 

Desa-desa terpencil yang dulu hanya bisa dimasuki lewat jalur gerilya, kini dijejali pekerja kemanusiaan dari Australia, Jepang, Cina komunis, Yahudi, bahkan Afrika Selatan.

Baca juga: Tidak Ada Instruksi Kibarkan Bintang Bulan Pada Peringatan 20 Tahun Damai Aceh

Post-disaster peace window

Fenomena ini bukan milik Aceh semata. 

Dalam studi sejarah, ada pola yang disebut “post-disaster peace window”, momen ketika bencana alam besar memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk berbagi prioritas bertahan hidup, lalu membuka pintu diplomasi. 

Haiti pasca gempa 2010 mengalaminya, meski gagal dimanfaatkan. 

Mozambik setelah Topan Idai 2019 memakai koordinasi bantuan untuk mengawali dialog lintas pihak bersenjata. 

Bahkan Balkan setelah gempa Skopje 1963 juga menunjukkan pola ini. 

Bedanya, di Aceh, momentum kemanusiaan itu berhasil dikonversi menjadi kesepakatan politik formal.