Kasus Pati, Sri Mulyani, dan “Kabeh Ka Pike”?

Itulah yang terjadi di Pati. Seketika, sawah-sawah rakyat mendadak dikenai pajak lebih tinggi dari hasil panen. Apa bedanya dengan praktik kolonial ketika pajak tanah dijadikan alat kontrol atas petani?

Sejarah pun menyajikan contoh tragis bagaimana “bermain-main” dengan pajak dapat menumbangkan rezim. 

Monarki absolut Perancis di akhir abad ke-18 runtuh bukan semata karena ide revolusi yang berkobar, melainkan karena kebijakan fiskal yang kejam dan tak bermoral. 

Para bangsawan dan gereja terbebas dari kewajiban pajak, sementara petani kecil diperas habis-habisan untuk menutup kas negara yang kosong. 

Panen buruk membuat harga roti melonjak, rakyat kelaparan, dan kemarahan sosial meledak. 

Bastille digempur, raja dijatuhkan, dan akhirnya Louis XVI pun dipenggal. 

Pelajarannya sangat jelas. Sebuah negara bisa bertahan dari perang panjang, tetapi ia akan tumbang ketika rakyatnya kehilangan kepercayaan pada pajak.

Di titik ini, pertanyaan besar pun muncul. Mau ke mana arah fiskal Indonesia? 

Tiga Konsekuensi Besar

Jika sejarah menjadi peta, maka ada tiga konsekuensi besar yang sudah mengintai. 

Pertama, desentralisasi yang semu akan terus melahirkan ketimpangan baru. Daerah kaya sumber daya akan melenggang dengan nyaman, sementara daerah miskin fiskal akan tetap menjadi satelit yang bergantung pada pusat. 

Ini mengulang pola kolonial Hindia Belanda. Batavia menghisap rempah dari Maluku, gula dari Jawa, minyak dari Sumatera, dan membagikan secuil remah kepada wilayah lain. 

Reformasi 1998 pernah menjanjikan perubahan, tetapi dua dekade kemudian, kita masih berkutat pada pola lama dengan baju baru.

Kedua, penerimaan pajak nasional akan terjebak stagnasi. 

Narasi Sri Mulyani tentang zakat mungkin terdengar mulia, tetapi moralitas tidak tumbuh di tanah yang gersang kepercayaan. 

Bagaimana rakyat bisa menerima pajak sebagai ibadah bila setiap tahun berita korupsi fiskal meledak, proyek mangkrak, dan dana publik sering berakhir di rekening pribadi pejabat?