Yayasan Geutanyoe: Perempuan dan Anak Paling Terdampak Banjir di Aceh

Ringkasan Berita:

• Yayasan Geutanyoe menyebut perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling terdampak dalam bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
• Kelompok-kelompok tersebut menghadapi risiko berlapis serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
• Penanganan bencana banjir di Aceh masih perlu diperkuat dengan perspektif gender agar pemenuhan hak kelompok rentan terwujud

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA – Yayasan Geutanyoe menyebut perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling terdampak dalam bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Perwakilan Yayasan Geutanyoe, Nasruddin, mengatakan kelompok-kelompok tersebut menghadapi risiko berlapis serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.

“Mereka menghadapi risiko berlapis dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Nasruddin, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai penanganan bencana banjir di Aceh masih perlu diperkuat dengan perspektif gender agar pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan benar-benar menjadi bagian dari respons bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun pemulihan jangka panjang.

Menurut Nasruddin, perempuan dan anak kerap menghadapi tantangan lebih besar, mulai dari keterbatasan akses terhadap kebutuhan spesifik seperti pembalut, popok bayi, obat-obatan, hingga layanan kesehatan reproduksi.

Selain itu, perempuan juga menanggung beban ganda, seperti pengasuhan keluarga dan pekerjaan domestik, serta berisiko mengalami kekerasan seksual di situasi darurat.

Baca juga: Lembaga PBB Kaji Permohonan Aceh Terkait Bantuan Penanganan Dampak Bencana

Yayasan Geutanyoe juga menyoroti bencana banjir ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah terkait kebijakan tata kelola lingkungan dan kerusakan ekologis.

Mereka menyerukan agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi risiko bencana serta memastikan pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana mencatat hingga saat ini sebanyak 940 orang meninggal dunia akibat bencana banjir tersebut.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerugian harta benda serta potensi trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan.

Nasruddin menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi serta memenuhi hak-hak perempuan dan anak di setiap fase penanganan bencana.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak,” tegasnya.

Baca juga: Bupati Agara Minta BPJN Aceh dan BWS Tambah Alat Berat, Desak Jalan Agara–Gayo Lues Segera Tembus

Yayasan Geutanyoe juga menekankan pentingnya pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.