BAM DPR RI Respon Konflik Agraria di Kota Subulussalam, Aher Beberkan Laporan Warga

Mestinya, sebelum dibuat dibicarakan dan disepakati dengan tetangga yang memiliki lahan. 

"Ternyata ketika dibuat parit gajah oleh perusahaan justru menyusahkan masyarakat," kata Aher yang dalam pertemuan tersebut turut juga dihadiri perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kota Subulussalam.

Terkait persoalan agraria di Kota Subulussalam, Ketua BAM DPR RI menyatakan, tidak ingin merugikan siapapun.

Pihaknya hanya ingin mengharmonisasi sesuai haknya. 

"Kalau punya negara kembali ke negara, hak rakyat ke rakyat, kalau hak perusahaan ke perusahaan," tegasnya.  

Mengenai persoalan indikasi adanya pemegang HGU perusahaan merambah lahan yang sudah digarap masyarakat, jika yang mengklaim satu orang, bisa jadi hanya akal-akalan. 

Baca juga: Bela Masyarakat, Wali Kota Subulussalam Laporkan PT Laot Bangko ke Menteri ATR/BPN RI

Namun dalam kasus itu yang mengklaim banyak masyarakat. 

"Sebagai anak bangsa, saya imbau tidak perlu melalui jalur hukum. Kalau dibangun hubungan baik, masyarakat di sekitar HGU justru akan menjaganya," tukas Aher ketika menanggapi adanya warga Subulussalam dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahan buntut konflik agraria.(*)