Anggota DPR RI Sebut Langkah Berani Menkeu Purbaya Kucurkan Rp 200 Triliun ke Perbankan Berisiko

"Aliran dana besar yang masuk ke sistem perbankan bisa meningkatkan spekulasi atau capital outflow jika persepsi investor asing berubah terhadap stabilitas likuiditas," imbuhnya.

Jika berkaca pada data yang ada, Darmadi meragukan kebijakan tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa kondisi atau status penyaluran kredit di bank pemerintah justru tengah dalam fase yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan data, ada sekitar Rp470,39 triliun kurang lebih dana yang dikhususkan untuk penyaluran kredit di bank pemerintah statusnya dalam kondisi Undisbursement loan (sebuah status di mana dana kredit masih tertahan karena beberapa faktor) atau mengalami kenaikan 15,64 persen year on year (yoy). Undisbursement loan perbankan tinggi sekali dan gak efektif," paparnya.

Baca juga: Baru Sehari Menjabat, Purbaya Mengaku Blunder hingga Minta Maaf: Menterinya Juga Menteri Kagetan

Darmadi kembali mengingatkan agar pemerintah melakukan kajian secara komprehensif sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Semangat boleh, tapi indikatornya harus jelas dan menghitung dampaknya juga harus holistik. Jangan sampai semangat tersebut (upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit berubah jadi bencana krisis moneter dan lainnya)," tegasnya.

Darmadi mengungkapkan, penyebab undisbursed loan (kredit yang sudah disetujui tapi belum dicairkan) tinggi di perbankan, umumnya karena kombinasi faktor dari sisi debitur dan ekonomi makro. 

Diungkapkannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan status undisbursed loan di perbankan cukup tinggi.

"Faktor pertama, dari sisi debitur misalnya, dalam praktiknya banyak debitur yang belum mengeksekusi berbagai proyeknya. Banyak debitur (korporasi maupun pemerintah daerah) mengajukan kredit untuk investasi, tetapi realisasi proyek tertunda (misalnya akibat perizinan, tender lambat, atau pelemahan permintaan)" bebernya.

Selain itu, kata dia, kesiapan eksekusi juga rendah karena berbagai kondisi terutama kondisi pasar.

"Walaupun pinjaman sudah disetujui, debitur sering menunggu kepastian pasar, harga bahan baku, atau kepastian kontrak sebelum mencairkan dana. Kondisi pasar yang tidak pasti jelas akan membuat perusahaan lebih berhati-hati menarik dana di tengah suku bunga tinggi atau volatilitas nilai tukar," jelasnya.

Faktor lainnya, kata dia, yaitu kondisi ekonomi dan makro yang juga turut menyebabkan tingginya undisbursed loan di perbankan.

"Saat ekonomi lesu, perusahaan menahan ekspansi, sehingga dana kredit yang sudah tersedia tidak segera digunakan. Apalagi ketika tingkat suku bunga tinggi tentu akan berpengaruh terhadap kredit. Kenaikan suku bunga acuan BI (BI-Rate/BI-7DRR) membuat biaya kredit mahal, sehingga debitur menunda pencairan. Ditambah dengan ketidakpastian global. Misalnya perlambatan ekonomi Tiongkok, tarif dagang AS, atau fluktuasi harga komoditas—semua membuat dunia usaha menunda investasi," paparnya.

Faktor selanjutnya, kata dia, yaitu lambatnya pengucuran dana belanja pemerintah. Ditambah lagi dengan berbagai macam regulasi yang pada kenyataannya banyak yang overlaving (tumpang tindih).

"Belanja pemerintah lambat banyak proyek infrastruktur dan belanja daerah mengalami keterlambatan, sehingga kredit sindikasi atau channeling ikut tertahan.Bahkan, dana KUR atau program kredit pemerintah sudah dialokasikan, tetapi serapannya rendah karena birokrasi, verifikasi lama, atau UMKM belum siap," jelasnya.

Terakhir, kata dia, status undisbursed loan tinggi karena berbagai macam persyaratan yang diterapkan perbankan kurang begitu fleksibel.

"Persyaratan Pencairan Ketat Bank hanya mencairkan kredit bertahap sesuai progres proyek. Hal ini bisa membuat “plafon approved” besar, tetapi realisasi rendah. Untuk menjaga kualitas aset, bank lebih hati-hati mencairkan dana, terutama ke sektor yang dianggap berisiko. Kondisi semacam inilah yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka undisbursed loan. Jadi, saya kira pemerintah harus melakukan kajian lebih mendalam lagi sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Sekali lagi karena berbagai faktor tadi termasuk adanya undisbursed loan yang bisa dibilang cukup mencemaskan, pertumbuhan ekonomi rasanya mustahil bisa terdongkrak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan, untuk menghidupkan kembali kredit sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.

Nantinya, kata Purbaya dana Rp 200 triliun itu akan ditempatkan ke rekening pemerintah yang ada di perbankan.

"Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan, ada Rp 430 triliun," ujar Purbaya saat Raker Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

"Saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi," sambungnya.

Purbaya mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dia juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan pemindahan dana ini tidak dipakai untuk hal lain.

"Saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu. Sehingga uangnya bisa dipakai untuk jadi likuiditas di perbankan," terangnya.

Sementara itu, Purbaya menilai bahwa sistem keuangan saat ini tengah mengalami kekeringan. Sehingga ekonomi Indonesia mengalami pelambatan. Hal itu ditandai dengan susahnya peluang kerja bagi masyarakat.

"Ini percobaan pertama, nanti kita akan berlanjut terus sampai kita lihat ada apa impact yang signifikan si sistem. Nanti saya akan ngomong dengan gubernur BI untuk mendukung kebijakan itu," terangnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Anggota DPR RI Terkait Rencana Pemerintah Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan,