Pak Presiden: Jika Ini Bukan Bencana Nasional, Lalu Apa?

Oleh Dr. Muhammad Nasir*) 

Hujan memang tak pernah meminta izin untuk turun, dan sungai tak bisa disumpah agar selalu patuh pada tepinya. 

Namun, ketika air meluap serentak, tanah longsor menimbun desa, dan ratusan ribu manusia kehilangan rumah serta penghidupan, negara tak lagi boleh berlindung di balik bahasa cuaca.

Pada titik inilah bencana alam berhenti menjadi peristiwa alamiah dan berubah menjadi ujian kepemimpinan.

Dan Sumatera, di penghujung 2025 ini, sedang memantulkan cermin paling jujur tentang bagaimana negara hadir atau justru absen di saat genting.

Bencana tidak hanya menguji daya tahan tanah dan bangunan, tetapi juga daya tanggap kekuasaan.

Ia membuka segalanya secara telanjang: seberapa cepat keputusan diambil, seberapa berani negara melampaui prosedur yang kaku, dan seberapa tulus nyawa manusia ditempatkan di atas kalkulasi administratif.

Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 bukan lagi kisah tentang hujan ekstrem.

Ia telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan berskala nasional sebuah tragedi besar yang ironisnya masih diperlakukan seolah cukup diselesaikan sebagai urusan daerah.

Baca juga: Tiga Kali Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tidak Menjawab Tuntutan Warga

Skala Tragedi yang Tak Bisa Diperdebatkan

Data resmi BNPB per 12 Desember 2025 mencatat fakta yang dingin, tetapi tak terbantahkan: 990 jiwa meninggal dunia, lebih dari 225 orang hilang, lebih dari 5.100 luka-luka, dan sekitar 1,08 juta warga mengungsi di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi. Angka-angka ini saja sudah cukup mengguncang nurani.

Namun, data tersebut sejatinya baru potret awal.

Banyak wilayah masih terisolasi, infrastruktur komunikasi rusak, dan pendataan belum sepenuhnya rampung.

Artinya, sebagian penderitaan belum tercatat secara administratif, tetapi nyata dan hidup dalam pengalaman kemanusiaan.

Ini bukan sekadar bencana besar. Ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia sejak tsunami Aceh 2004.

Dalam ilmu kebencanaan, ketika jumlah korban dan luas wilayah terdampak melampaui kapasitas normal daerah, tanggung jawab penanganan beralih bukan hanya secara moral, tetapi secara structural, menjadi tanggung jawab nasional.

Ketika Bencana Daerah Menjadi Krisis Negara