Prabowo, Mualem, Tiga Bupati, dan “Ground Truth”

Bagi publik, pengakuan ini sudah cukup untuk memahami skala krisis yang sedang dihadapi. 

Ketika tiga bupati, satu gubernur, dan presiden menyampaikan pesan yang sejalan tentang keterbatasan kapasitas daerah, maka yang kita hadapi bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian terhadap kapasitas negara. 

Negara modern tidak hanya diukur dari keberadaan simboliknya - kantor yang tetap buka, pejabat yang tetap hadir - tetapi dari kemampuannya menjaga fungsi vital ketika sistem berada di bawah tekanan ekstrem.

Senyar25 membuka tabir rapuhnya garis antara negara yang berfungsi parsial dan kegagalan fungsi yang lebih luas. 

Listrik yang padam, komunikasi yang terhenti, distribusi bantuan yang tersendat, dan koordinasi yang terfragmentasi bukan sekadar masalah teknis; ia adalah ancaman terhadap legitimasi negara di mata warga. 

Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan koordinasi menjadi inti dari kepercayaan publik.

Di sinilah “ground truth” kembali menjadi konsep kunci. “Ground truth” bukan hanya tentang melihat kerusakan fisik, tetapi tentang memahami dampak psikologis dan sosial dari ketidakpastian. 

Warga bertanya: kapan listrik kembali, siapa yang bertanggung jawab, dan sampai kapan keadaan ini berlangsung. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan jelas, kecemasan sosial meningkat, dan legitimasi negara perlahan terkikis.

Baca juga: Bencana Siklon Senyar 2025: Ini Tsunami Darat Luar Biasa

Pengakuan jujur atas keterbatasan adalah langkah pertama untuk mencegah keruntuhan yang lebih luas. 

Tiga bupati, Gubernur Muzakir, dan Presiden Prabowo - masing-masing dengan caranya - telah menyampaikan pengakuan itu. 

Mereka menyatakan bahwa Senyar25 bukan bencana biasa, dan bahwa kapasitas daerah tidak cukup untuk menanggung bebannya sendiri.

Bagaimana negara menerjemahkan pengakuan ini ke dalam kebijakan, dengan status apa dan mekanisme apa, adalah bab berikutnya yang akan dinilai sejarah. 

Tetapi satu hal sudah tidak bisa diperdebatkan: Senyar25 telah melampaui ambang kapasitas daerah mereka semua.

Di titik inilah negara diuji. 

Bukan oleh kekuatan alam semata, tetapi oleh kemampuannya membaca kenyataan apa adanya, mengakui batasnya, dan merespons secara setara dengan skala krisis. 

Ground truth bukan tentang heroisme, bukan tentang simbol kekuasaan, melainkan tentang kejujuran strategis. 

Dan dalam bencana Senyar25, kejujuran itu - dari daerah hingga pusat—telah muncul ke permukaan.

Baca juga: Siklon Senyar 25, Aceh, dan The Burning Earth

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Senyar25 dasyhat. 

Itu telah diakui bersama. 

Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah negara mampu menjadikan pengakuan itu sebagai fondasi tindakan yang sepadan. 

Karena dalam krisis sebesar ini, negara yang hanya hadir secara simbolik tidak cukup. 

Negara harus hadir secara nyata, terkoordinasi, dan setara dengan kenyataan di lapangan. 

Jika tidak, garis tipis antara negara yang tertekan dan kegagalan fungsi bisa dilintasi lebih cepat daripada yang kita bayangkan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.