Presiden Sawit

Tak hanya dari Presiden, pernyataan yang tidak berempati juga terlontar dari elite di sekeliling kekuasaan.

Sofyan Djalil misalnya, menyebut perlu penelitian lebih lanjut untuk menyalahkan sawit secara langsung sebagai penyebab bencana di Sumatra. Ia juga menyebut kalau sawit tidak bisa tumbuh di dataran tinggi. Jadi, bencana ini, menurut Sofyan, murni terjadi karena kerusakan hutan di hulu (kompas.com).

Ironisnya, pernyataan itu justru diucapkan oleh mantan menteri yang berasal dari Aceh pula. Yang kita tahu, 18 dari 23 kabupaten/kotanya terdampak sangat parah oleh siklon Senyar. Termasuk kampung halaman Sofyan di Aceh Timur.

Ada juga pernyataan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang cacat logika. Terkesan justru menyalahkan rakyat sebagai konsumen produk yang bersumber dari nabati sawit, alih-alih mengkritik cara-cara korporasi yang eksploitatif (viva.co.id).

Mengapa sawit jadi ancaman?

Mereka yang menolak sawit, bukan berarti antisawit. Dan yang dibicarakan bukanlah kebun-kebun rakyat. Yang dikritik adalah sistem budi daya sawit yang masif dan mengorbankan ekosistem. Yang hanya mampu dilakukan oleh korporasi. Pembukaan lahan sawit besar-besaran sebagai perkebunan monokultur menjadi salah satu penyebab tingginya deforestasi dan telah memicu berbagai problem, mulai dari ekologi, hukum, sosial, hingga interaksi negatif dengan satwa. Sayangnya, yang mengalami dampak tersebut adalah masyarakat yang notabene bukan pemilik perusahaan.

Berdasarkan data Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai produsen sawit dan eksportir CPO terbesar dunia. Lebih dari 55 persen pangsa pasar minyak sawit dikuasai Indonesia. Luas perkebunan sawit Indonesia saat ini mencapai 16,83 juta hektare dengan sentra produksi di Sumatra dan Kalimantan.

Kehadiran sawit yang invasif telah menghilangkan berbagai tanaman lokal yang sudah menjadi penopang ekonomi masyarakat jauh sebelum sawit hadir. Di banyak tempat, perluasan areal kebun sawit juga telah meminggirkan dan merampas tanah adat, bahkan merambah kawasan taman nasional seperti yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Kondisi di Aceh juga sama buruknya.

Dalam hal ini, negara jelas gagal membangun kesejahteraan yang berbasis pada kedaulatan rakyat dan potensi wilayah. Negara juga gagal menjaga kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang karenanya Indonesia disebut Zamrud Khatulistiwa.

Perusakan hutan diikuti dengan rusaknya tatanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam aspek yang lebih luas, kehadiran sawit juga telah meminggirkan banyak hal. Misalnya, hilangnya pohon dan sumber-sumber pangan lokal yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat. Peralihan hutan menjadi perkebunan sawit, membuat tanah menjadi rapuh. Sawit-sawit berakar dangkal ibarat rumah yang dibangun tanpa fondasi. Inilah kenapa, ketika hujan turun dalam intensitas tinggi dan terjadi banjir, dampaknya seperti yang saat ini terjadi di Sumatra. Mirisnya, ketika bencana terjadi, negara justru lepas tanggung jawab. Negara sibuk memoles narasi agar citra sawit Indonesia tidak buruk di pasar global.

Perusakan hutan untuk perkebunan sawit tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga telah mengganggu rantai makanan. Mulai dari burung-burung predator yang kehilangan cacing tanah akibat penggunaan herbisida dan pestisida hingga harimau yang kehilangan mangsa. Juga memusnahkan ikan-ikan yang ada di alur-alur kecil. Dengan segala dampak negatif tersebut, wajar jika kawasan yang didominasi oleh sawit menjadi rapuh dan berkurang bahkan hilang daya lentingnya.

Bencana Sumatra—yang enggan dijadikan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat—harus menjadi evaluasi bersama, sekaligus cermin bagi rakyat dalam melihat kualitas dan kapasitas pengelola negara. Rakyat harus terus “cerewet” dalam mendorong dan mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Jika dalam bencana saja rakyat diabaikan, bukankah sebenarnya pemerintah tak pernah memikirkan rakyatnya?