KUPI BEUNGOH
Refleksi 2025: Bencana, Negara dan Pemerintahan Prabowo Harus Perbaiki Komunikasi Publik di 2026
Refleksi 2025: Bencana, Negara, dan Pemerintahan Prabowo Harus Perbaiki Pola Komunikasi Publik di Tahun 2026
Oleh : Dr. Iswadi, M.Pd*)
Tahun 2025 menjadi tahun refleksi penting bagi Indonesia, terutama dalam relasi antara bencana, negara, dan cara pemerintah berkomunikasi dengan warganya.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan negara kembali diuji bukan hanya dari sisi kecepatan respons dan kekuatan logistik, tetapi juga dari kemampuan komunikasi publik yang jujur, empatik, dan konsisten.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kenyataan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian inti dari tata kelola pemerintahan modern.
Sepanjang 2025, respons negara terhadap bencana kerap menunjukkan pola yang berulang.
Di satu sisi, aparat bergerak cepat di lapangan: bantuan dikirim, posko didirikan, dan koordinasi lintas lembaga dijalankan.
Namun di sisi lain, komunikasi kepada publik sering kali tertinggal, tidak sinkron, atau bahkan saling bertentangan.
Pernyataan pejabat pusat dan daerah yang berbeda, perubahan data korban yang tidak dijelaskan dengan baik, serta penjelasan kebijakan yang terkesan defensif menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Dalam situasi krisis, kebingungan adalah musuh utama kepercayaan.
Baca juga: Malam Mencekam di Blang Awe, Asiah dan Suami Lari Sambil Gendong Anak, Semua Lenyap tak Bersisa
Bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial dan politik.
Cara negara berbicara kepada rakyatnya saat krisis akan menentukan apakah negara hadir sebagai pelindung atau justru terasa jauh dan dingin.
Pada 2025, masih sering terlihat komunikasi yang terlalu teknokratis, penuh istilah birokrasi, dan minim empati.
Pernyataan resmi kerap fokus pada angka, prosedur, dan pembenaran kebijakan, sementara perasaan kehilangan, ketakutan, dan ketidakpastian warga kurang mendapat ruang.
Padahal, bagi korban bencana, pengakuan atas penderitaan mereka sama pentingnya dengan bantuan material.
Pemerintahan Prabowo membawa citra kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada stabilitas.
| Earth Day: Saatnya Pendidikan Menjawab Krisis Lingkungan |
|
|---|
| Menjawab Tuduhan “Logical Fallacy” dalam Polemik JKA |
|
|---|
| Framing Negatif JKA, Strawman Fallacy Paling Telanjang |
|
|---|
| Dedy Tabrani di Mata Aktivis HMI: Polisi Masa Depan yang Menjaga dengan Ilmu dan Iman |
|
|---|
| Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Sehat, Dari Masjid Gerakan Perubahan Dimulai - Bagian IV |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Dr-Iswadi-MPd-Dosen-Universitas-Esa-Unggul-Jakarta_19042024.jpg)