Refleksi 2025: Bencana, Negara dan Pemerintahan Prabowo Harus Perbaiki Komunikasi Publik di 2026

Karakter ini memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan cepat, namun berisiko jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan dialogis. 

Pada beberapa momentum 2025, kritik publik terhadap penanganan bencana atau kebijakan lingkungan justru dijawab dengan nada defensif atau penekanan pada loyalitas dan ketertiban. 

Pendekatan semacam ini mungkin efektif dalam struktur komando, tetapi kurang relevan dalam ruang publik yang demokratis dan sangat terhubung oleh media sosial.

Media sosial sendiri menjadi medan penting yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik. 

Di tengah banjir informasi, hoaks, dan potongan video tanpa konteks, pemerintah sering kali terlambat merespons atau hanya mengandalkan klarifikasi satu arah. 

Akibatnya, narasi publik lebih dulu dibentuk oleh spekulasi dan emosi. Ketika klarifikasi resmi akhirnya muncul, kepercayaan sudah terlanjur terkikis. 

Tahun 2025 menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak bisa lagi bersifat reaktif; ia harus proaktif, terencana, dan berkelanjutan.

Baca juga: Prof Humam Hamid Ajak Publik Gunakan Akal Sehat Menyikapi Rentetan Isu Keamanan di Aceh

Perbaikan komunikasi publik

Memasuki 2026, perbaikan pola komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar rekomendasi. 

Pertama, pemerintah perlu membangun satu narasi yang konsisten dan mudah dipahami saat bencana terjadi. 

Satu pintu informasi yang kredibel, diperbarui secara berkala, dan disampaikan dengan bahasa manusiawi akan sangat membantu meredam kepanikan. 

Konsistensi antarpejabat pusat dan daerah harus menjadi prioritas, agar negara tidak tampak berbicara dengan banyak suara.

Kedua, empati harus menjadi fondasi komunikasi. Pernyataan resmi seharusnya tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan negara, tetapi juga menunjukkan bahwa negara mendengar dan memahami penderitaan warganya. 

Kalimat sederhana yang mengakui rasa kehilangan dan ketidakpastian bisa berdampak besar dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Ketiga, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, jurnalis, dan komunitas terdampak. 

Komunikasi bukan monolog. Mendengarkan kritik, pertanyaan, dan bahkan kemarahan publik adalah bagian dari tanggung jawab negara. Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.

Baca juga: Masyarakat Samalanga Harapkan Bantuan Alat Berat untuk Bersihkan Lumpur Pascabanjir