Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Ketahanan Pangan Prabowo dalam Ancaman

Pasar pertanian domestik dibuka hampir sepenuhnya, tanpa instrumen perlindungan yang memadai. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah langkah ini merupakan kompromi strategis atau bentuk ketundukan yang dibungkus diplomasi ekonomi?

Baca juga: Iran-Amerika Memanas, Cina Kirim Kapal ke Timteng, Begini Analisa Intelijen

Janji Swasembada, Realitas Pasar Murah

Swasembada pangan adalah janji politik yang kuat. 

Janji ini berbicara tentang kedaulatan, tentang kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, dan tentang keberlanjutan ekonomi nasional. 

Namun komitmen impor besar-besaran dengan tarif nol persen justru mengirim sinyal berbeda. 

Tanpa penguatan produksi domestik, subsidi yang memadai, dan perlindungan harga, janji swasembada pangan sulit diwujudkan. 

Perdagangan internasional memang tak terhindarkan, tetapi keseimbangan adalah kunci: impor harus menjadi pelengkap, bukan pengganti produksi nasional.

ART 2026 memang bisa menjadi peluang jika diimbangi dengan kebijakan domestik yang kuat. 

Subsidi input, kredit murah bagi petani, penerapan teknologi pertanian modern, dan perlindungan harga menjadi instrumen krusial agar sektor pertanian tetap kompetitif. 

Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi pasar murah bagi produk-produk AS, sementara petani lokal kehilangan pangsa pasar mereka sendiri.

Dampak sosial dan ekonomi bagi jutaan rumah tangga yang menggantungkan hidup pada pertanian tidak bisa diabaikan. 

Jika jagung, kedelai, dan gandum impor menekan harga lokal, bukan hanya pendapatan petani yang tergerus, tetapi fondasi ketahanan pangan nasional pun akan melemah. 

Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kedaulatan dan stabilitas sosial.

Pada akhirnya, pilihan sudah diambil. 

Indonesia kini menghadapi pertanyaan yang kritis: apakah sedang membangun kedaulatan pangan, atau justru memperdalam ketergantungan? 

Jika petani kalah di negerinya sendiri, sejarah akan mencatatnya bukan sebagai kemenangan diplomasi, tetapi sebagai momentum ketika Indonesia memilih menjadi pasar, bukan pemain.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid, menjadi tanggung jawab penulis.