KUPI BEUNGOH
Pokir DPRA dan Surat Cinta Tapol Napol GAM
Pokir DPRA pada dasarnya adalah instrumen yang baik jika digunakan sesuai dengan tujuan awalnya: memperjuangkan aspirasi rakyat.
Ini adalah pelanggaran etika yang serius dan berpotensi melanggar hukum.
Dalam sistem yang sehat, anggota dewan tidak boleh menjadi “pemain” dalam proyek yang mereka usulkan.
Baca juga: Dana Pokir Bukan Salat Tahajud, Prof Humam Hamid Soroti Konflik DPR dan Kepala Daerah di Aceh
Peran mereka harus jelas: menyerap aspirasi, memperjuangkan dalam pembahasan anggaran, dan mengawasi pelaksanaannya. Ketika batas ini dilanggar, maka integritas lembaga dipertaruhkan.
Lebih jauh lagi, praktik ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi proyek.
Pelaku usaha yang tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan akan tersingkir, sementara proyek hanya berputar di lingkaran tertentu. Ini jelas merusak prinsip keadilan ekonomi.
Semua Tahu Ada Cash Back Jika Dikerjakan
Isu “cash back” dalam pelaksanaan proyek Pokir bukan lagi rahasia umum.
Banyak pihak mengetahui bahwa jika proyek tidak dikerjakan langsung oleh “orang dalam”, maka ada kewajiban tidak tertulis untuk memberikan imbalan tertentu kepada pihak yang mengusulkan.
Praktik ini, jika benar adanya, merupakan bentuk korupsi yang terselubung. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dipotong untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dampaknya sangat nyata: kualitas proyek menurun, anggaran membengkak, dan masyarakat menjadi korban.
Lebih berbahaya lagi, normalisasi praktik “cash back” menciptakan budaya korupsi yang sistemik.
Pelaku usaha yang ingin mendapatkan proyek terpaksa mengikuti pola ini agar bisa bertahan. Akibatnya, kompetisi sehat menjadi hilang dan digantikan oleh praktik transaksional.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak moral birokrasi dan dunia usaha.
Generasi muda akan melihat bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh kapasitas, tetapi oleh kedekatan dengan kekuasaan.
Dinas Bilang Itu Dana Pokir
Di sisi lain, dinas-dinas pemerintah seringkali berada dalam posisi yang dilematis.
Ketika suatu program diajukan melalui Pokir, mereka cenderung tidak memiliki ruang untuk menolak atau mengoreksi. Jawaban yang sering muncul adalah: “itu Pokir”.
| Belajar Menjahit Sambil Kuliah: Kini Riki Punya Usaha Konveksi Sendiri |
|
|---|
| Belum Sembuh dari Corona, Membedah Trauma Kolektif Penonton Berita Hantavirus |
|
|---|
| Rp 1.620 Triliun untuk MBG, Mengapa Bukan untuk Menghidupkan Dapur Rakyat? |
|
|---|
| Sulaiman Tripa: Dari Pantee Raja ke Mimbar Profesor |
|
|---|
| Lapangan Tangkulo dan Masa Depan Energi Aceh: Peluang Strategis yang Tak Boleh Disia-siakan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Penulis-Nasruddin-Mantan-tapol-bapol-GAM_2026.jpg)