Pokir DPRA dan Surat Cinta Tapol Napol GAM

Selain itu, perlu ada penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa anggota dewan tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek. 

Transparansi anggaran harus ditingkatkan, dan masyarakat harus diberi akses untuk mengawasi.

Penegak hukum juga harus berani bertindak jika ditemukan indikasi pelanggaran. Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik ini akan terus berulang dan semakin mengakar.

Pokir DPRA pada dasarnya adalah instrumen yang baik jika digunakan sesuai dengan tujuan awalnya: memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Namun ketika disalahgunakan, ia justru menjadi sumber masalah yang merusak tata kelola pemerintahan.

Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan teknis, tetapi juga keberanian politik untuk melakukan perubahan. 

Baca juga: Sekarang Momentum bagi Mualem Berdayakan UMKM, Manfaatkan Pokir Anggota DPRA

DPRA harus kembali ke khitahnya sebagai lembaga yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Jika tidak, maka kepercayaan publik akan terus menurun, dan demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. 

Aceh yang damai seharusnya dibangun di atas integritas, bukan kompromi terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat.

*) PENULIS, mantan Tapol Bapol GAM

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI