Survei Nasional Terbaru Tentang Perang Iran: Sebaiknya Prabowo Ekstra Hati-Hati

Temuan ini memberikan pelajaran penting: perang sepanjang sejarah cenderung tidak mendapatkan dukungan luas dari publik negara-negara besar, apalagi dari negara yang secara geografis jauh dari medan konflik. 

Baca juga: Strategi “Ie Bu Peudah” Mesin Perang Iran Melawan AS–Israel - Bagian I

Namun meski begitu, narasi perang sering disusun oleh kepentingan politik, aliansi strategis, dan kepentingan ekonomi yang jauh dari suara rakyat biasa.

Dalam konteks Indonesia, angka 83,1 % penolakan publik menunjukkan satu hal sangat penting: masyarakat tidak ingin Indonesia terjebak dalam dinamika kekuatan besar yang tidak jelas batas akhirnya. 

Apalagi dalam konflik yang sudah menimbulkan ratusan ribu korban jiwa dan kekhawatiran dampak regional.

Ini menempatkan pemerintah Prabowo pada persimpangan yang sangat sensitif. 

Di satu sisi, posisi Indonesia di forum internasional seperti Board of Peace (BoP) atau diskusi global lainnya dapat dipandang sebagai peluang untuk mempromosikan perdamaian dan menjadi mediator yang konstruktif. 

Tetapi di sisi lain, keikutsertaan terlalu aktif dalam forum semacam itu yang diasosiasikan dengan pihak yang menjadi pelaku serangan militer bisa bertentangan dengan aspirasi publik yang menolak perang.

Apalagi, ketika isu seperti ini menjadi semakin sensitif di dalam negeri, gesekan politik domestik bisa tumbuh jika pemerintah terlihat mengabaikan keinginan mayoritas rakyat. 

Publik yang sudah menolak keras perang mungkin akan mempertanyakan keputusan diplomatik yang tampak condong kepada satu blok kekuatan global tertentu. 

Baca juga: Iran Siap Ubah Timur Tengah Jadi “Neraka” jika Trump Serang Fasilitas Energi Teheran

Ini bukan hanya soal hubungan internasional - ini soal politik domestik yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Tentu, pemerintah Indonesia telah mencoba menjaga sikap independennya. 

Aspirasi rakyat menolak perang

Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa Indonesia siap berperan sebagai mediator dalam konflik ini, atau setidaknya tetap berdiri pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada kekuatan mana pun. 

Pernyataan semacam ini cukup berani, tetapi juga memantik beragam respons di masyarakat.

Beberapa pihak bahkan menilai bahwa Indonesia harus mengkaji ulang keterlibatannya dalam struktur seperti BoP setelah terjadinya konflik.

Karena partisipasi di forum semacam itu bisa ditafsirkan publik sebagai dukungan terhadap salah satu kekuatan yang terlibat dalam konflik - sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat.