Survei Nasional Terbaru Tentang Perang Iran: Sebaiknya Prabowo Ekstra Hati-Hati

Kebijakan luar negeri yang hati-hati bukan berarti Indonesia harus pasif. Negara ini punya kapasitas moral dan diplomatik untuk menawarkan jalur dialog, mediasi damai, dan kerja sama internasional yang bersifat netral.

Tetapi langkah semacam itu harus ditempuh dengan sangat trans­paran dan selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat yang menolak eskalasi perang. 

Masyarakat ingin suara mereka didengar; mereka ingin agar setiap tindakan pemerintah dalam arena internasional mencerminkan keinginan publik.

Baca juga: VIDEO Iran Klaim Berhasil Jatuhkan Pesawat Angkut AS Saat Misi Pencarian Pilot Jet Tempur

Kita mungkin sedang melihat sebuah momen sejarah di mana opini publik Indonesia menuntut kesejajaran antara suara rakyat dan kebijakan luar negeri. 

Dan ketika suara rakyat begitu kuat, pemerintah benar-benar perlu ekstra hati-hati: bukan hanya untuk menjaga legitimasi di mata dunia, tetapi terutama untuk menjaga legitimasi di mata rakyatnya sendiri.

Jika pemerintah salah langkah - bergerak terlalu cepat untuk mengambil posisi yang dipandang publik sebagai condong kepada salah satu pihak - risiko dampaknya bukan hanya di panggung global.

Tetapi juga di dalam negeri: ketidakpuasan publik, gesekan sosial, dan potensi polarisasi yang dapat memecah narasi nasional tentang independensi dan perdamaian.

Baca juga: Strategi “Ie Bu Peudah” Mesin Perang Iran Melawan AS–Israel - Bagian III

Dengan suara 83 % rakyat yang menolak perang, sikap hati-hati bukan sekadar pilihan strategis: ini adalah sebuah keharusan politis dan moral.

Karena di dunia yang semakin cepat berubah, suara publik tidak bisa lagi diabaikan oleh kebijakan yang jauh dari realitas kehidupan mereka.

Dan dalam konflik global semacam ini - yang mempengaruhi jutaan orang secara langsung - ketelitian, kehati-hatian, dan konsistensi dengan aspirasi rakyat adalah kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah pusaran geopolitik yang kompleks.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.