Selasa, 21 April 2026

Kupi Beungoh

Ilusi Kesejahteraan dalam Angka Desil

Sejak polemik penyesuaian penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mengemuka. Belakangan, celoteh warga riuh terdengar di media sosial dan warung kopi

Editor: Amirullah
ist
Akhsanul Khalis, Peneliti Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Lembaga ESGE Study Center, Email: Akhsanfuqara@gmail.com 

Negara menganggap bahwa semakin banyak informasi yang dihimpun dari sistem digital mirip cara kerja AI (Artificial Intelligence) semakin efisien pula kebijakan yang dihasilkan. 

Maka lahirlah berbagai gagasan besar seperti integrasi basis data sosial, seperti program satu data pemerintah.

Konteks Aceh, membuat persoalan ini semakin kompleks. Struktur ekonomi daerah ini relatif rapuh. Sejak lama, pembangunan Aceh bisa di istilahkan: ekonomi tersandera elit. Kondisi ekonomi tumbuh lambat, ketimpangan tetap tinggi karena dominasi elit dan kegagalan distribusi sumber daya publik.

Di Aceh kelas menengah gagal tercipta. Mereka serba tanggung, batasannya tidak miskin untuk masuk kategori bantuan sosial, tetapi juga belum mapan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi secara mandiri. 

Kelas menengah “kaum mendang mending” sering berada di wilayah abu-abu.

Melalui analisis statistik mereka tidak dianggap miskin tetapi fakta pendapatan ekonomi justru sebaliknya, tidak memiliki jaring pengaman yang kuat.

Kelompok ekonomi menengah ini juga terfragmentasi, menunjukkan bahwa kelompok ini tidak homogen. Mereka terbelah dalam banyak dimensi: jenis pekerjaan (formal atau informal), tingkat pendapatan, akses terhadap aset, pendidikan, hingga lokasi (kota besar dan kota kecil). 

Kelompok inilah yang sering disebut sebagai missing middle. Sedikit saja terjadi guncangan ekonomi:seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan biaya hidup. Mereka bisa langsung jatuh ke dalam kerentanan. 

Ambil contoh, generasi muda perkotaan sering tampak “sejahtera” seandainya menggunakan metode PMT, Tetapi realitanya tidak selalu demikian.

Banyak yang masih tinggal bersama orang tua atau keluarga, sehingga secara administratif tercatat memiliki rumah layak, padahal sebenarnya hanya menumpang pada kondisi ekonomi yang lebih mapan dari dirinya. 

Distorsi serupa terjadi pada status pekerjaan. Seseorang tercatat sebagai karyawan swasta yang secara formal terlihat stabil, tetapi di banyak kasus,terutama di Aceh, penghasilan di sektor ini masih rendah, bahkan kerap di bawah standar upah minimum. 

Itu tercermin dari pengalaman seorang kolega yang bercerita seraya menunjukkan layar ponselnya.

Katanya iseng, takut tertinggal informasi, Ia ikut-ikutan memeriksa status kesejahteraan pada datawarga sebuah website milik pemerintah. Di sana tertulis: Desil 8. 

Artinya ia termasuk kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Di dalam website itu ditunjukkan  identitas, usia, pekerjaan, hingga daya listrik rumah. Semuanya tampak menyakinkan. Namun ia agak tertawa kecut.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved