Membaca Indonesia Hari Ini: Chairul Tanjung, Purbaya, dan Presiden Prabowo

Di sinilah struktur utama perdebatan itu terlihat. Ini bukan konflik fakta, melainkan konflik level realitas.

CT berada di level mikro-sosial.
Purbaya berada di level makro-statistik.

CT membaca tekanan hidup.
Purbaya membaca stabilitas sistem.

CT membaca pengalaman masyarakat.
Purbaya membaca agregat ekonomi.

Keduanya bisa benar sekaligus karena mereka mengukur hal yang berbeda.

Dalam ekonomi modern, situasi ini dikenal sebagai “perception gap”, yaitu jarak antara data ekonomi dan persepsi publik. 

Namun istilah itu sering terlalu lembut untuk menjelaskan dampak politiknya. Sebab pada titik tertentu, perception gap bukan lagi masalah komunikasi, melainkan masalah legitimasi.

Di sinilah posisi Prabowo menjadi jauh lebih rumit dibanding dua tokoh lainnya. Presiden tidak bisa hanya menjadi teknokrat. 

Ia juga tidak bisa hanya menjadi juru bicara keresahan publik. Ia harus mengelola kontradiksi di antara keduanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan pemerintah menunjukkan pola yang cukup jelas meski tidak selalu dinyatakan terbuka. 

Baca juga: Dolar Naik: Neraca Untung-Rugi Masyarakat Kawasan Pedesaan Kita

Negara tetap mempertahankan narasi stabilitas makro. Namun pada saat yang sama, sensitivitas terhadap tekanan sosial meningkat. 

Fokus pada harga pangan, perhatian terhadap daya beli, percepatan belanja negara, dan respons terhadap isu PHK menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membaca angka, tetapi juga membaca keresahan masyarakat.

Pola seperti ini dalam ekonomi politik sering disebut “dual mandate politics”. 

Negara harus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus stabilitas sosial. Banyak negara berkembang menghadapi situasi serupa. 

Brazil sebelum periode ketegangan politik besar, Turki pada fase transisi ekonominya, bahkan Indonesia dalam beberapa periode sebelumnya, menunjukkan pola yang sama: pertumbuhan tetap ada, tetapi tekanan sosial terus meningkat.